MAMUJU--Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo menyebut, pihaknya menerima setiap masukan dari semua pihak dalam hal validasi data Pegawai Tidak tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Hal itu ia ungkap dalam Rapat Dengar Pendat (RDP) yang digelar DPRD Sulawesi Barat dengan para PTT/GTT dari kabupaten Polman, Senin (3/09).

"Data ini, masih kita buka untuk kita tampung berbagai masukan. Kita aka bikin website khusus untuk memverifikasi itu. Dari mana saja bisa memberikan informasi untuk kita validkan datanya. Sesudah itu, kita finalkan bahwa ini lah yang akan di SK-kan pada tahun 2019," jelas Arifuddin Toppo di hadapa sejumlah wartawan.

Arifuddin menjelaskan, validasi data itu akan lebih fokus untuk kondisi rill PTT/GTT di tiga kabupaten; Polman, Mamasa dan Pasangkayu. Sebab untuk data PTT/GTT di kabupateb Majene, Mamuju dan Mateng itu sudah dilakukan verifikasi dan dianggap sudah valid.

"Karena PTT/GTT di Majene, Mamuju dan Mateng itu gajinya sudah kita bayarkan," jelasnya.

Khusus untuk PTT/GTT di kabupaten Polman, Mamasa dan Pasangkayu, Arifuddin menyebut, pihaknya sedang menggenjot upaya memastikan berapa sesungguhnya jumlah PTT/GTT yang mengadi di tiga kabupaten itu. Hal itu dianggap penting terkait besaran uang yang bakal digunakan dalam melakukan pembayaran terhadap gaji mereka di APBD Perubahan tahun ini.

"Ini kan sudah terbukti bahwa ada kepala sekolah yang tidak memberikan data yang valid. Walaupun kita sudah ada pakta integritas terkait data yang ia sampaikan, ternyata ada juga laporan dari tim kami. Makanya harus kita buka lah. Persoalan di dunia pendidikan ini tidak akan pernah berkahir. Untuk masalah PTT/GTT ini kita upayakan untuk bisa kita minimalisir persoalannya. Karena kondisi ini terus bergerak. Dalam setiap bulannya selalu ada puluhan PTT/GTT kita yang meninggal dunia, jadi dengan sendirnya yang menggantikan itu apakah satu orang atau dua orang. Maka untuk datanya ini, pasti akan selalu dinamis," urai pria asal Polman itu.

Ia juga menyinggung soal nasib PTT/GTT di Polman, Mamasa dan Pasangkayu yang hingga kini belum mengantongi SK dari Gubernur Sulawesi Barat. Kata dia, penerbitan SK itu bakal dilakukan setelah semua persoalan terkait data PTT/GTT di tiga kabupaten itu tuntas.

"Kita upayakan akhir bulan ini, atau awal November kita sudah ada. Namun sebelum di SK-kan oleh Pak Gubernur untuk tahun 2019, data ini kita validkan dulu," simpul Arifuddin Toppo. (Naf/A)