Molornya Musda Golkar Sulbar Berpengaruh pada Hasil Pileg dan Pilpres ?, Ini Kata Pengamat

Wacana.info
Ilustrasi. (Foto/Net)

MAMUJU--Jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Sulawesi Barat hingga kini sama sekali belum jelas. Padahal, sudah sejak lama isu pelaksanaan Musda partai berlambang pohon beringin itu telah berhembus.

Politisi Golkar Sulawesi Barat, Andi Muslim Fattah bahkan menyebut, ketidakjelasan pelaksanaan Musda tersebut bukan tidak mungkin bakal mengganggu upaya konsolidasi mesin partai utamanya jelang Pileg dan Pilpres 2019.

Benarkah demikian ?.

Direktur eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir menganggap, belum dilaksanakannya Musda Golkar Sulawesi Barat di atas juga punya nilai kebaikan bagi Golkar sendiri. Meski menurutnya, gelaran Musda adalah hal yang sebaiknya dilakukan untuk meregenerasi kepengurusan di tubuh partai politik.

"Ada plus minusnya. Jika dipaksakan Musda sebelum Pileg dan Pilpres, Musdanya harus steril dan hindari perbedaan yang menonjol," kata Suwadi kepada WACANA.Info, Senin (6/08).

Menurutnya, jika perbedaan dukungan dan arah partai pada pelaksanaan Musda, tentu akan terjadi perpecahan di internal Golkar sendiri utamanya menghadapi Pileg dan Pilpres.

"Namun jika Musda setelah Pileg dan Pilpres, mungkin di satu sisi baik untuk menjaga suasana dan mengkonsolidasikan mesin yang ada. Walau mungkin ada kader yang kurang puas, namun tidak punya alasan yang kuat untuk tidak bekerja," simpul Sueadi Idris Amir.

Sebelumnya diberitakan, Muslim Fattah menjelaskan, belum dilaksanakannya Musda Golkar provinsi punya potensi yang besar untuk menganggu upaya konsolidasi mesin partai di kedua momentum politik itu. 

Ditanya soal apa yang melatarbelakangi molornya jadwal pelaksanaan Musda, Muslim tak bisa berkomentar banyak.

"Saya tidak tahu persis, apa masalahnya," katanya.

"Kalau menurut saya, partai ini kan partai besar. Golkar ini bukan cuma milik kader saja, Golkar ini milik masyarakat. Jadi menurut saya, kalau misalnya ada persoalan internal masa lalu yang masih tersisa, memang sebaiknya itu semua diretas dulu. Kita bicarakan dulu kepentingan yang lebih besar, kepentingan partai, kepentingan rakyat," urai Andi Muslim Fattah. (Naf/A)