MAMUJU--PKS di Sulawesi Barat kini benar-benar dalam kondisi yang cukup gamang jelang Pemilu 2019. Di tengah prahara di internal mereka, partai dakwah itu siap tidak siap mesti berhadapan langsung denan Pemilu dan Pilpres secara serentak.

Carut marut persoalan di tubuh PKS itu pun berimbas pada target perolehan suara PKS khussnya di Sulawesi Barat. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPW PKS Sulawesi Barat, Hajrul Malik.

Kepada WACANA.Info, imbas dari persoalan intenal tersebut membuat pihaknya bakal melakukan konsolidasi ulang terhadap seluruh sisa-sisa kekuatan politik yang masih ada.

"Sampai saat ini, kami masih disibukkan dan fokus pada pemberkasan para bakal calon anggota legislatif. Tentu, kita akan optimalkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada di tengah polemik ini. Ke depan kita tentu akan meredesain strategi pemenangan," kata Hajrul saat dihubungi, Jumat (27/07).

Diungkapkan Hajrul, sebelum polemik di tubuh PKS itu kian berkecamuk, pihaknya telah mematok target perolehan suara berikut kursi legislatif di Pemilu mendatang. Ia mengurai, PKS Sulawesi Barat menargetkan satu kursi di DPR RI, satu fraksi di tiap-tiap DPRD kabupaten, serta tujuh kursi di DPRD provinsi Sulawesi Barat.

"Tentu saja, target itu pasti akan berubah. Itu karena beberapa tokoh yang diharapkan mampu mendulang suara signifikan bagi PKS, belakangan batal maju," cetusnya.

Di tengah ragam masalah yang menimpa partai yang dibesut Sohibul Iman tersebut, Hajrul masih menyimpan optimisme tinggi akan raihan suara signifikan PKS pada Pemilu nanti. 
Hajrul yang saat dihubungi mengaku sedang menyelesaikan pemberkasan bakal calon anggota legislatif-nya itu menegaskan, masih ada harapan bagi PKS meski prahara terus berkecamuk.

"Dengan kondisi itu, sepertinya memang kita akan meredesain strategi kita. Yah, begitulah takdir politiknya hari ini. Kita tuntaskan dulu pemberkasan ini, setelah itu kita akan lakukan konsolidasi terkahir," begitu kata Hajrul Malik.

Seperti diketahui, DPP PKS memang mensyaratkan kepada seluruh bakal calon anggota legislatifnya untuk bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan mundur kapan saja sebagai anggota legislatif. Hal itu membuta sejumlah bakal calon di PKS memilih mundur dari pencalonannya di Pemilu 2019.

Pilihan untuk mundur sebelum 'berperang' itu juga dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PKS Sulawesi Barat, Zainal Abidin, Sekretaris Dewan Syuro PKS Sulawesi Barat, Agussalim Mukharrik, Ketua DPW PKS Sulawesi Barat, Ahmad Syahdan, Bendahara Umum DPW PKS Sulawesi Barat, Muhibuddin Rasyid, serta Ketua DPD PKS Mamuju, Syamsir, serta Hajrul Malik sendiri.

Data daftar bakal calon anggota DPRD Sulawesi Barat yang diperoleh dari KPU, PKS terbilang minim untuk urusan daftar bakal calon anggota legislatifnya di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada. 

Di Dapil Sulawesi Barat I (Mamasa) misalnya, PKS hanya memasukkan tiga nama bakal calon. Jumlah itu lebih sedikit dari usulan Bakal Calon yang dimasukan partai-partai pendatang baru seperti PSI dengan enam orang Bakal Calonnya dan PKPI yang mendudukkan sebanyak empat orang Bakal Calon, Perindo saja sampai enam orang Bakal Calon di Dapil tersebut, atau Garuda dengan lima orang Bakal Calon.

Begitupun usulan PKS di Dapil Sulawesi Barat IV (kabupaten Majene) yang 'hanya' mendudukkan 3 orang bakal calon saja. Kalah sama Perindo yang di Dapil itu mendudukkan lima Bakal Calo Anggota Legislatifnya. 

Kondisi serupa juga terlihat di Dapil Sulawesi Barat VII (kabupaten Pasangkayu). Partai kaya pengalaman itu cukup mengusul sebanyak dua nama bakal calon saja. Bandingkan dengan partai Berkarya yang mengusulkan bakal calon sebanyak tiga orang. Atau Perindo dengan jumlah bakal calon sebanyak enam orang, serta PSI dengan lima orang Bakal Calonnya.(Naf/A)