MAMUJU--Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas menyoroti maraknya peredaran Narkoba di provinsi ke-33 ini. Asri mengaku cukup resah dengan kondisi dan fakta kian merajalelanya peredaran barang haram itu di Sulawesi Barat.

Keresahan seorang Asri atas masalah tersebut ia tuangkan ke dalam rilis media yang diterima redaksi WACANA.Info, Sabtu (21/07) siang. Putra asli Tapango, Polman itu meminta kepada pihak berwajib agar semakin intensif dalam memberantas peredaran Narkoba di Sulawesi Barat.

"Agar Kapolda benar-benar fokus memerangi Narkoba, BNN dan juga Lapas. Sungguh mmalukan bahwa Sulbar sbagai daerah yang masih sangat hidup nilai-nilai agama, tetapi menjadi peringkat 16 provinsi dengan peredaran Narkoba terbesar di Indoneaia," kata Asri.

"Bahkan pernah ada rilis pemerintah yang menyebutkan terdapat 17 Persen penduduk Sulbar yang terindikasi terlibat dalam pusaran Narkoba. Sungguh mengerikan," sambungnya.

Pria yang juga ketua DPW PAN Sulawesi Barat itu juga menyayangkan terjadinya kasus peredaran Narkoba yang dikendalikan dari dalam Rutan di Sulawesi Barat. Belum lagi fakta ditemuannya pabrik pembuat barang haram itu di salah satu kabupaten di Sulawesi Barat.

"Olehnya dalam rangka mewujudkan Sulbar bebas dari Narkoba, kami meminta Polda Sulbar untuk memerangi Narkoba secara lebih maksimal. Khususnya menutup pintu masuknya Narkoba di sulbar yang umumnya datang dari laut," ujarnya.

Pelabuhan rakyat yang ada di kabupaten Mamuju Tengah, kata Asri, merupakan akses yang terbilang sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum yang menjadikan peredaran Narkoba sebagai ajang mencari untung.

"Sesuai laporan masyarakat kepada kami, salah satu pintu masuk Narkoba adalah pelabuhan Babana, mateng. Kami harap ada pengawasan serius terhadap pintu-pintu masuk itu. Kika terus marak peredaran Narkoba, maka akan timbul kesan ada pembiaran," cetusnya.

"Begitupun dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar yang harus fokus melakukan sosialsiasi dan pendidikan khusunya membangun semangat bersama memerangi narkoba khususnya generasi muda. Saya pribadi tidak ingin anak anak muda atau generasi Sulbar rusak karena narkotika. Sosialsiasi harusnya lebih masif," urainya.

Dengan tegas, Asri menyebut, bakal melaporkan setiap kasus peredaran Narkoba yang melibatkan aparat baik itu di Lapas atau di Rutan yang ada di Sulawesi Barat. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut, akan meneruskan laporan tersebut langsung ke Menteru Hukum dan HAM.

"khusus Lapas dan Rutan, sebagai mitra kerja Kemenkumham, saya akan meminta Menteri Hukum dan Ham memberhentikan ka Lapas atau Ka Rutan, siapapun yang masih marak peredaran Narkoba di lapas atau Rutan yang dipimpinnya. Menurut saya, jika ada lapas atau Rutan masih jadi tempat peredaran atau bahkan tempat mengendalikan peredaran Narkoba, berarti ka Lapas atau Ka Rutan tidak menjadi bagian serius dalam memerangi Narkoba," simpul Muhammad Asri Anas. (*/Naf)