MAMUJU--Partai Gerindra menganggap persoalan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sulawesi Barat memang harus segera diselesaikan oleh pemerintayh provinsi.

Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat, Isra D Pramulya menyebut, SK dan gaji yang selama tahun 2018 ini belum juga diterima oleh para GTT dan PTT itu tentu berpenngaruh kepada kualitas pendidikan di Sulawesi Barat.

Hanya, jika harus menebar ancaman untuk keluar dari barisan pengusung pemerintahan jika persoalan ini tak kunjung usai seperti yang telah disuarakan Ketua DPW PAn Sulawesi Barat, Asri Anas, Isra punya padangan lain.

"Saya sepakat dengan Bang Asri Anas. Carut marut pendataan dan penggajian guru honor dan PTT memang harus segera diseleaaikan oleh Pemprov. Ini soal hajat hidup dan pertaruhan akan kecerdasan generasi bangsa kita," kata Isra kepada WACANA.Info, Kamis (19/07).

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PAN Sulawesi Barat, Asri Anas dengan tegas menyatakan, partainya akan keluar dari barisan kekuatan politik pendukung pemerintah di bawah komando Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar. Langkah itu akan diambil, jika pemerintah tak mampu menuntaskan permasalahan SK dan gaji para GTT dan PTT di provinsi ke 33 ini.

DPD Gerindra Sulawesi Barat, kata Isra, tidak menjadikan keluar dari barisan partai pendukung pemerintah sebagai opsi jika persoalan ini belum terselesaikan. Meski begitu, pihaknya menjamin bakal terus memberi masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dapat dengan sesegera mungkin menemukan solusi atas masalah tersebut.

"Kami nggak pernah berfikiran mau tarik-tarik dukungan, apalagi tarik kerah baju teman seiring. Kalau sudah berteman dan berkoalisi, kami nggak ingin berlaku kekanak-kanakan, atau ngambek-ngambekan untuk hal yang masih bisa diselesaikan denan baik dan dengan duduk bersama," sebut pria yang juga mantan Sekjen PB PMII itu.

"Insya Allah, Gerindra terus berupaya memantau dan memberi masukan ke Pak Gubernur dalam menjalankan pemerintahan," pungkas Isra D Pramulya. (Naf/A)