MAMUJU--Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Mamuju menggelar sosialisasi pengawasan pemilu, Minggu (10/06). Kegiatan itu penting untuk digelar utamanya jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019.

Ketua Panwascam Mamuju, Ibnu Imat Totori menyebut, kegiatan tersebut bertujuan untuk memantapkan kesepahaman tentang proses tahapan dan pelaksanaa Pemilu 2019. Ia juga berharap agar semua pihak mau mengambil peran penting dalam upaya mengawaski jalannya Pemilu.

"Kami dari Panwascam Mamuju mengajak kepada pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan maupun non pemeritah untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran. Baik itu di tahapan Pemilu maupun pelaksanaan pada tanggal 17 April tahun depan," tutur Imat.

Selain pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu, ia juga mengajak kepada seluruh pihak, wa bil khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat desa untuk selalu bersikap netral dalam tahapan Pemilu. Sekaligus sudi untuk menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan sikap tersebut.

"Undang-undang desa sudah mengatur bahwa Kepala Desa bersama perangkatnya dilarang untuk ikut dalam politik praktis. Berangkat dari hal, itu kita bercermin dari penyelenggaran Pemilu sebelumnya. Banyak Kepala Desa dengan dalil tidak tahu ikut serta dalam politik praktis," himbaunya.

"Begitu juga dengan ASN yang banyak melakukan kegiatan politik praktis. Padahal itu bukan tugasanya, tugasnya adalah melayani masyarakat. Itu yang kita ingin sadarkan kepada ASN agar pelanggaran-pelanggaran sebelumnya tidak terulang lagi," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Faisal Jumalang mengungkapkan, kegiatan serupa akan selalu digalakkan oleh pihak pengawas Pemilu. Tujuannya agar kualitas perhelatan demokrasi makin baik.

"Pengawas Pemilu itu tidak bakalan berhenti untuk selalu mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran Pemilu. Jadi jangan bosan-bosan kepada panitia pengawas, semangat terus. Jangan melakukan ini, jangan pasang balgiho. Tapi kita tidak berhak untuk menurungkan itu, kita cukup memberi tahu. Ada waktunya, ada kalanya kita menggunakan kewenangan," urainya.

Acara tersebut, dihadiri PPK dan PPS, para pengawas desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta kalangan mahasiswa. (*/Keto)