MAMUJU--Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Barat Suhardi Duka menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final. Meski dalam perjalanannya, nilai-nilai Pacasila diterjemaahkan secara berbeda untuk setiap rezim yang berkuasa.

Di bawah Rezim Orde Baru Soeharto, Pancasila dijewantahkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan membuat penataran mulai dari Sekolah Dasar sampai jenjang yang lebih tinggi.

"Ini dianggap doktrinasi terhadap pemahaman ideologi. Bagaimana di Orde Baru dulu Pak Harto, P4 itu dijewantahkan bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara tapi untuk kepentingan Orde Baru," ujar pria yang akrab disapa SDK itu.

Ditemui di kediamannya, Jumat (1/06) kemarin, SDK menambahkan, di era reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila sebagai ideologi bangsa coba digerus oleh arus liberalisme yang mulai kuat. Hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kala itu mulai membentuk pemahaman 4 pilar kebangsaan.

"Ini diwacanakan oleh Taufik Kemas. Kemudian menjadi satu kebijakan nasional di era SBY, yaitu Pancasila sebagai ideologi, bentuk negara NKRI, Bhineke Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah 4 pilar yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam berideologi," urainya.

SDK pun berharap, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk oleh pemerintahan kali bisa mengakomodir kepentingan bangsa dan negara.

"Tentu kita ingin ideologi Pancasila ini benar-benar diterjemahkan untuk suatu tujuan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan partai tertentu," harapnya.

Bagi SDK, sebaik-baiknya ideologi jika tidak dibarengi dengan rasa keadilan dan kesejahterahan masyarakat, pada akhirnya juga akan merusak ideologi tersebut.

"Jadi yang kita butuhkan bukan hanya ideologi tapi juga kerja nyata untuk menciptakan kesejahterahan dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Maka di situlah akan muncul kekuatan ideologi Pancasila. Tapi kalau kita miskin, ketidakadailan dimana-mana, ideologi Pancasila akan rapuh, akan dipertanyakan," simpul SDK.

Sejak tahun 2017 lalu, Pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Ia pun ditetapkan sebagai hari libur nasional. (Keto/B)