JAKARTA--Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas ikut mengomentari besaran gaji yang bakal terima Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Presiden RI, Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas  bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Asri, Terbitnya Peraturan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebab besaran gaji yang diterima  BPIP terbilang sangat tinggi.

"Kita sepakat bahwa Pancasila adalah nilai dasar. Harus dijaga dengan semnagat kecintaan pada bangsa dan negara. Namun jika pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terlalu tinggi, gimana bisa dikatakan menjaga nilai pancasila," ujar Asri seperti dalam rilis media yang diterima WACANA.Info, Selasa (29/05) malam.

Dikutip dari berbagai sumber, besaran gaji pimpinan BPIP itu sesuai di Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei lalu memuat Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. Selain hak keuangan, para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

"Saya rasa dengan gaji yang selangit seperti ini bukan lagi panggilan jiwa. Tentu ini sangat bertentangan dengan butir pancasila yaitu tentang keadilan," Asri, pria yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI itu.

"Harusnya mereka menolak sebab mereka adalah tokoh-tokoh bangsa sementara kondisi ekonomi sekarang kan kurang baik dan daya belii masyarakat menurun," simpul Muhammad Asri Anas. (*/Naf)