MAMUJU--Tahun 2018 ini akan ada 2 Pemilukada serentak di Sulawesi Barat. Masing-masing di kabupaten Polman dan Mamasa.

Segenap penyelenggara Pemilukada diminta untuk tetap mengedepankan azas transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat, Rahmat Idrus berharap, baik KPU maupun Bawaslu di Pemilukada Polman dan Mamasa nanti agar tetap memberi sekaligus membuka akses informasi kepada masyarakat.

"Penyelenggara Pilkada hendaknya tetap membuka seluas-luasnya akses informasi ke masyatakat," kata Ramhat saat ditemui di salah satu Warkop di bilangan Karema, Mamuju, Selasa (23/01).

"Bukan hanya menampilkan informasi saja, tapi hendaknya penyelenggara Pilkada juga menyiapkan sekaligus mensosialisasikan SOP tentang bagaimana publik mengakses informasi itu," sambungnya.

Menurut Rahmat, MoU Antara KI Pusat dengan KPU tentang keterbukaan informasi publik untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang transparan dan berintergritas sesungguhnya sudah diteken di level pusat. 

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KI Pusat, John Fresly Hutahaean dengan Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro di 2016 silam.

"Tujuan dari nota kesepahaman itu ialah demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang transparan dan berintegritas melalui penerapan keterbukaan informasi publik," begitu jelas Ramhat Idrus, pria yang juga Ketua KAHMI Mamuju itu. (Naf/B)