Pemerintah Impor Beras, Asri Anas Bereaksi Keras

Wacana.info
Ilustrasi. (Foto/Merdeka)

JAKARTA--Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas  meminta kepala daerah agar kompak menolak kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam.

Hal itu, kata Asri, kian membuktikan betapa bobroknya tata kelola beras utamanya pada upaya membela dan memperbaiki kesejahteraan petani.

"Rencana pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengimpor beras sebanyak 500.000 Ton akhir Januari ini akan sangat merugikan petani. Apalagi Januari dan Februari 2018 umumnya panen raya seluruh Indonesia," ucap Asri dalam siaran persnya, Selasa (16/01).

"Impor ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memperbaiki tata kelola beras. Khususnya pada upaya membela dan memperbaiki kesejahteraan petani," sambungnya.

Hal yang juga disesalkan Asri ialah betapa pengelolaan pangan di Indonesia tidak memiliki basis data yang jelas. Hal itu juga membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki mutu data pangan yang baik mulai dari poduksi sampai kebutuhan nasional.

"Tentu sangat mengecewakan, apalagi Kementerian Pertanian selalu mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 Ton pada Januari 2018. Diperparah data BPS. Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 Juta Ton. Sementara tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 Juta Ton," urai mantan ketua KNPI Sulawesi Barat itu.

Dikaui Asri, dirinya telah menerima banyak keluhan dari petani di daerah-daerah yang secara umum menuntut pemerintah agar mampu memperbaiki kesejahteraan dan tingkat ekonomi para petani.

"Saya banyak dapat keluhan dari kelompok tadi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki kesejahteraan petani dengan menaikkan daya beli pemerintah kepada padi petani. Tapi ini tidak terjadi bahkan pemerintah mengimpor beras," sesalnya.

Dengan tegas, Asri Anas pun mengajak para kepala daerah untuk secara bersama-sama menolak kebijakan impor beras tersebut.

"saya mengajak para Gubernur yang jadi lumbung beras nasional agar menolak beras impor. Itu akan sangat menyakiti para petani," simpul Muhammad Asri Anas. (*/Naf)