Perahu Koalisi ‘Maju Malaqbi‘ Terancam Retak, Ini Kata NasDem dan PAN

Wacana.info
Ilustrasi. (Foto/JPNN)

MAMUJU--Pertautan koalisi pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar terancam pecah di Pemilukada serentak 2018. Adalah Polman dan Mamasa yang akan secara serentak menggelar Pemilukada tahun depan.

Tanda-tanda bakal karamnya bahtera koalisi partai yang meraih kesuksesan di Pemilukada 2017 itu kian nyata setelah beberapa partai yang tergabung dalam gerbong maju malaqbi telah menentukan sikap bakal mengusung siapa di Pemilukada Mamasa dan Polman tahun 2018 mendatang.

Seperti diberitakan, PAN dan NasDem yang menjadi salah satu motor penggerak utama di koalisi maju malaqbi telah memutuskan untuk melabuhkan pilihannya ke Salim S Mengga untuk Pemilukada Polman dan Ramlan Badawi di Mamasa.

Keputusan kedua partai di atas di Polman dan Mamasa justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab jauh hari sang Gubernur, Ali Baal Masdar santer dikabarkan telah menyiapkan jagoan di kedua Pemilukada 2018 tersebut; Andi Ibrahim Masdar di Polman, serta Obed Nego Depparinding di Mamasa.

Lantas, apa kata NasDem dan PAN soal isu di atas ?.

Ketua DPW PAN NasDem Sulawesi Barat, Abdul Rahim menjelaskan, adalah hal yang lumrah jika tali koalisi tak lagi utuh untuk dua momentum politik yang berbeda.

"Memang begitu dinamika politik. Hari ini kita bersama, besok mungkin kita berkompetisi. Soal koalisi, memang sangat susah untuk berharap koalisi di satu momentum akan bisa utuh pada momentum pemilihan yang lain," kata Rahim, Selasa (17/10).

Legislator Sulawesi Barat itu menyebut, masing-masing partai politik punya cara pandang masing-masing dalam melihat figur calon Kepala Daerah, baik di Mamasa maupun di Pemilukada Polman.

"Kontestasi Pilkada tentu akan sangat dipegaruhi oleh cara pandang masing-masing parpol terhadap figur yang ada," urai Rahim.

Sedikit Berbeda, Sekretaris DPW PAN Sulawesi Barat, Arman Salimin punya penjelasan sendiri. Ia mengatakan, bukan hal yang wajib untuk mempertahankan hubungan koalisi partai di momentum politik yang berbeda.

"Tidak bisa dibilang pecah koalisi. (Karena) tidak ada hubungannya koalisi antara Pilgub dan Pilbup. Biar di provisi manapun, koalisi partai di pusat itu tidak otomatis harus sama dengan yang di daerah," singkat Arman Salimin. (Naf/A)