MAMUJU--Kisruh pergantian Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya kian keruh. Agenda 'paripurna tambahan' yang sedianya akan membahas hal tersebut harus berakhir deadlock lantaran sejumlah Anggota DPRD menolaknya dengan alasan tak sesuai mekanisme.

Pengamat politik, Munawir Arifin menilai, kisruh proses penggantian Munandar tersebut bisa berdampak buruk bagi partai Gerindra. Menurutnyam, publik akan membaca bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu tidak bisa menjaga kader terbaiknya.

“Apalagi Munandar ini kan peraih suara terbanyak di Gerindra Sulbar pada Pileg sebelumnya. Sehingga di sisi lain dapat menjadi kerugian tersendiri akibat polemik berkepanjangan terkait pengantian pimpinan DPRD,“ tutur Munawir Arifin saat dihubungi via pesan singkat Whatsapp, Kamis (10/08).

“Atau dampak paling buruknya adalah Munandar bisa saja pindah partai jika merasa tidak dihargai lagi oleh partai yang pernah diperjuangkannya dan dimenangkannya dalam Pileg. Inilah yang saya maksud ‘moralitas politik’ kader Gerindra yang pernah berjuang merebut suara terbanyak pada Pileg lalu,“ sambunga Alumni pasca sarjana, Fakultas Politik Universitas Indonesia itu.

Lebih lanjut, Munawir menjelaskan, dalam pandangan publik saat ini, polemik penggantian Munandar itu mencerminkan kentalnya ‘nuansa politik’ yang sarat kepentingan.

“Tetapi yang lebih penting bagi saya ada etika politik terhadap fenomena tersebut. Artinya bahwa sebaiknya kasus-kasus semisal Munandar dapat diselesaikan di internal terlebih dahulu, agar kisruh ini tidak terlihat sebagai kisruh perebutan jabatan dan kekuasaan pimpinan,“ tutup Munawir Arifin. (Keto/A)