MAMUJU--Pemilihan tempat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 menuai kritikan. 

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta yang dipilih pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun pengejewantahan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur itu dinilai bisa berdampak buruk pada citra pemerintahan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar tersebut.

Pengamat politik, Munawir Arifin menilai, hal tersebut bisa berdampak pada munculnya asumsi di tengah masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran.

"Jika asumsi bahwa RPJMD dilaksanakan di Jakarta untuk memaksimalkan narasumber yang memberikan masukan, itu juga bisa dilakukan dengan mengundang saja narasumber untuk datang ke daerah," sebut Munawir saat di hubungi via whatsapp, Jumat (28/07).

Lepasa pasca sarjana Universitas Indonesia itu menyesalkan pemerintah provinsi yang tidak mensosialisasikan urgensi mengapa pertemuan tersebut mesti digelar di ibu kota, di sebuah hotel yang terbilang mewah pula.

"Saya belum tau urgensi terhadap pelaksanaan rapat RPJMD itu di Jakarta," cetusnya.

Mantan ketua PMII Cabang Polman itu menyebut, mestinya rapat yang membahas program yang akan dijalankan pemerintah dalam 5 tahun kedepan itu dilakukan lebih terbuka. Harapannya, agar masyarakat dengan mudah mengetahui sekaligus dapat menjadi pegangan masyarakat untuk mengontrol pembangunan.

"Mengacu kepada Undang-Undang terkait RPJMD, pemerintah sebaiknya menekankan aspek strategis dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Termasuk perencanaan bottom-up," simpul Munawir Arifin. (Keto/A)