POLMAN--Alih fungsi lahan produktif kian marak terjadi di kabupaten Polewali Mandar. Belakangan, hal itu mendapat perhatian dari sejumlah pihak , termasuk kalangan akademisi. 

Pemerintah daerah pun diminta untuk lebih serius melihat persoalan ini mengingat lahan produktif begitu dekat dengan hajat hidup orang banyak, penopang ketahanan pangan saat ini.

Ketua program studi Agroteknologi, Unasman, Harli SP.MP menyebut, persoalan diatas sudah harus dipikirkan dengan baik oleh pemerintah. Menurutnya, lahan produktif begitu erat kaitannya dengan sumber kehidupan masyarakat luas.

Ia berpandangan, perlu ada upaya penanganan yang menyeluruh sehinggah dapat menimalisir dampak krisis pangan yang dapat di timbulkan dari maraknya alih fungsi lahan produktif tersebut.

"Kita tidak bisa hindari berkembangnya wilayah perkotaan. Jadi pemerintah harus bisa mengimbangi jumlah lahan yang beralih fungsi dengan mencetak sawah baru. Minimal jumlahnya sama dengan lahan yang beralih fungsi, " tutur Harli saat ditemui di kampus Unasman, kemarin.

Pria lepasan Unhas itu menambahkan, penggunaan teknologi tepat guna dapat menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis pangan sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan produktif.

"Bisa juga dengan peningkatan jumlah produksi. Kalau sekarang kita berada di angka 6 Tom per Hektarnya, dinaikkan sampai 10 Ton. Itu juga bisa menutupi kekurangan pangan yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan," paparnya.

Selain hal itu, rekayasa sistem yang diberlakukan pada tanaman juga bisa jadi opsi lain dalam upaya meningkatkan produktifitas pangan. Di sisi lain, ia tetap menekankan agar pemerintah lebih serius lagi dalam hal pembukaan lahan.

"Bbisa juga diatasi dengan indeks pertanaman. Kalau biasanya panen 2 kali setahun, bagaimana caranya bisa naik 3 kali. Memang harus dibuatkan regulasi, kalau jor-joran alih fungsi sawah, baru tidak ada percetakan baru dan peningkatan prodiktivitas, saya kira menimbulkan masalah kedepannya," simpul Harli. (Keto/A)