MAMUJU--Direktur eksekutif Walhi Sulawesi Barat, Ikhsan Willy menyuarakan sejumlah isu kepada pemerintahan baru di bawah komando Ali Baal Masdar (ABM)-Ennt Anggraeni Anwar. 

Satu diantaranya, menurut Ikhsan, ialah bagaimana pemerintah menjaminkan ketersediaan lahan kelola rakyat. Itu jadi hal yang penting utamanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.

"Kalau boleh usul kepada pemerintah, ruang lahan kelola rakyat harus dikedepankan. Saya bisa membantu pemerintah untuk merancang hal itu," sebut Ikhsan saat dihubungi, Kamis (4/05).

Iccang, sapaan akrab ikhsan menambahkan, maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan di sulawesi barat diyakini bakal memicu konflik horizontal. Masalah itu juga mesti menjadi fokus pekerjaan yang dilakukan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu.

Dijelaskan, pembukaan lahan sawit oleh pihak perusahaan bukanlah jawaban dari sekelumit mselama ini tidak mampu menjadi jawaban dari sekelumit masalah yang memicu kemiskinan di tengah masyarakat. 

Ketimpangan agraria yang terjadi di dalam pengelolaan lahan sawit, menurut Iccang, sudah harus menjadi bahan investigasi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi bagi pemerintahan ABM-Enny.

"Walhi Sulbar mendesak pemerintah untuk menghentikan izin perkebunan kelapa sawit. Pemerintahan ABM-Enny harus menyelasikan masalah yang ada di dalam pengelolaan kelapa sawit," lanjutnya.

Selain itu, Iccang juga mengkritisi izin tambang yang disebutnya juga masih menyisakan beragam masalah. Ia berharap, pemerintah di masa mendatang memberlakukan pengehtian sementara izin tambang, untuk dilakukan evaluasi. 

"Program-program ABM-Enny kedepannya harus dilakukan uji publik untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat bagi rakyat terutama bagi petani," pungkas Ikhsan Willy. (Keto/A)