BALA BALAKANG--Rabu hingga Kamis kemarin, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupate Mamuju mengadakan kunjungan kerja di kecamatan Kepulauan Bala Balakang. Rombongan berkesempatan berteju langsung dengan masyarakat di dua pulau sekaligus, Ambo dan Salissingan.

Dalam pertemuan dengan masyarakat di sana, terungkap sejumlah permasalahan yang masih harus dicarikan jalan keluar oleh para pemangku kebijakan. Dari keterbatasan di sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi secara bergiliran terungkap di agenda kunjungan kerja tersebut.

"Puskesmas di Bala Balakang itu cuma ada 1, cuma ada di Salissingan. Jarak dari sini cukup jauh, kami harus menempuh jarak sampai 5 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Kalau misalnya ada yang mau dirujuk dari sini, dan harus mengambil surat rujukan ke Puskesmas, itu jaraknya sangat jauh kalau harus kembali merujuk ke Mamuju. Kalau misalnya dari Salissingan kami rujuk ke Kalimantan, nanti ada lagi provokator yang bilang kami mau bergabung dengan Kalimantan. Ini juga yang jadi kendala kami di sini Pak," ungkap salah seorang warga pulau Ambo kepada WACANA.info, Dirman.

Selain itu, sarana komunikasi juga dikeluhkan masyarakat yang mendiami pulau Ambo. Memang, di semua wilayah kecamatan Kepulauan Bala Balakang akses komunikasi sama sekali tak tersedia.

"Kalau bisa, ada tower untuk sarana telekomunikasi juga Pak," sambungnya.

Kedua persoalan di atas belum termasuk persoalan klasik bagi masyarakat pulau Ambo, macam ancaman abrasi yang kian menakutkan. Serta minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pulau Ambo (Foto/Manaf Harmay)

Yang juga jadi problem utama yang dihadapi masyarakat Bala Balakang ialah minimnya tenaga pengajar dan tenaga medis. Kondisi itu diikuti oleh kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga medis yang dianggap tak manusiawi.

Di Salissingan misalnya. Puskesmas yang ada di pusat pemerintahan Kecamatan Kepulauan Bala Balakang itu didiami oleh tenaga medis yang datang dari program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan. Dokter, perawan, bidan serta tenaga medis lainnya adalah mereka yang dikontrak selama 2 tahun untuk mengabdikan diri di Puskesmas tersebut.

"Yang memang dikeluhkan masyarakat itu ialah kesejahteraan para tenaga pengajar. Guru di sini memang ada yang telah berstatus PNS. 1 PNS di SD dan 1 PNS di SMP, ia sekaligus sebagai kepala sekolah. Selebihnya kontrak dan sukarela," cetus warga Pulau Salissingan, Kamaluddin.

Bangunan SD di Salissingan pun hanya terdiri dari 3 ruangan. Untuk kelas 1 dan kelas 2 ruangannya digabung. "Jadi semua guru itu Pak menangani semua mata pelajaran di masing-masing kelas. Kami sesungguhnya kekurangan tenaga pengajar Pak. Tapi karena kondisinya begitu, yah mau bagaimana lagi," tutur Kepala Sekolah SD Negeri Salissingan, Suhaeni.

Kurangnya tenaga pengajar tersebut terpaksa harus dimaksimalkan untuk menjamin kualitas SDM 96 anak didik Salissingan yang mengenyam pendidikan di SD itu. 

Selain SD, di Salissingan juga dibangun SMP yang kondisinya tak jauh beda. Ruangan di SMP Salissingan juga hanya tersedia 3 ruangan saja. Di SMP itu juga hanya terdapat 1 guru berstatus PNS yang juga merangkap sebagai Kepala Sekolah. Selebihnya masih berstatus kontrak dan sukarela.

"Saya ini mengabdi sejak 2009 Pak. Awalnya saya mengabdi di SD, tapi sejak 2013 saya dipindahkan ke SMP dan sejak 2013 saya diangkat menjadi kontrak. Di sekolahku itu Pak cuma ada 1 PNS, 1 tenaga kontrak dan 2 tenaga sukarela. Kalau bisa Pak, kesejahteraan kami yang mengabdi di sini itu juga diperhatikan," keluh Nurhaeni, salah seorang guru SMP yang ditemui.

Seperti diberitakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju secara bersama-sama mengadakan kunjungan kerja ke Kecamatan Kepulauan Bala Balakang. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sama-sama membawa sejumlah bantuan kepada masyarakat yang mendiami pulau Ambo dan pulau Salissingan.

Turut dalam kunjungan kerja ke Bala Balakang tersebut Plt Gubernur Sulawesi Barat, Carlo Brix tewu, Kapolda Sulawesi Barat, Bupati Mamuju, Dandim Mamuju, serta sejumlah kepala OPD baik di provinsi Sulawesi Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten Mamuju (Naf/A)