MAMUJU--Tak pernah lelah. Mungkin deretan kata itu pantas disematkan pada usaha Aliansi Peduli Kepulauan Bala Balakang dalam mengkakmapnyeka 'save Bala Balakang'. Setelah mengadakan forum diskusi dengan DPRD Mamuju, Kamis (30/03), Aliansi yang berisikan organisasi kepemudaan dan insan pers itu menggelar agenda serupa, kali ini dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
 
Di hadapan sejumlah Anggota DPRD provinsi, Aliansi Peduli Kepulauan Bala Balakang kembali menyuarakan agar pemerintah lebih aktif lagi untuk memperjuangkan wilayah kepulauan dengan total penduduk kurang lebih 2.300 jiwa itu. 

Kepala Desa Bala Balakang Timur, Bahtiar Salam menyebut, terdapat dua masalah utama yang hingga kini masih dihadapi oleh masyarakat di sana. Pertama, soal klaim kepemilikan provinsi Kalimantan Timur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang hinggah kini maksimal. 

Bahtiar mendesak agar lahir Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang kepulauan Bala Balakang yang secara khusus menjamin kehidupan pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan serta infrastruktur di wilayah kepulauan itu.

“Kurang lebih hal itulah yang akan diatur dalam Perda khusus nantinya. Tapi kami ke sini, kami tidak ingin dijanji. Kami ingin kerja nyata, kalau tidak, relakanlah kami ke sana,“ tegas Bahtiar. di hadapan sejumlah Anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat.

Ia menambahkan, adalah hal yang sangat penting melahirkan Perda khusus Bala Balakang. Bahtiar menyebut, Perda tersebut juga akan mengatur tunjangan tenaga pendidik dan kesehatan yang mengabdikan diri di Bala Balakang. 

“Selain itu, tanggul penahan ombak yang sangat dibutuhkan. Sudah ada dua puluh rumah yang digerus oleh ombak,“ sebutnya.

Potensi pariwisata yang ada di Bala Balakang, kata Bahtiar, seharusnya bisa dimaksimalkan pemerintah daerah. Jika itu bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Bala Balakang bisa dijadikan salah satu destinasi wisata utama yang ada di Sulawesi Barat.

“Saya berani mengatakan, tidak ada di wilayah Mamuju ini yang mampu menyaingi Bala Balakang dalam segi pariwisatanya, kalau dikelola dengan baik,“ sebut Bahtiar.

Isu kepemilikan Bala Balakang kembali jadi perbicangan utama. Itu setelah pemerintah provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2016. Di san dijelaskan, Bala Balakang masuk ke dalam salah satu wilayah yang ada di Kalimantan Timur. (Keto/B)