KPPU Akui Ada Kejanggalan Harga TBS di Sulawesi Barat
![Wacana.info](https://wacana.info/foto_berita/1379_rapat_pansus_tbs_yang_juha_menghadirkan_kppu.jpg)
MAMUJU--Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Syahrani mengakui terdapat kejanggalan pada persoalan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Sulawesi Barat.
Meski begitu, Ia mengaku masih akan mengumpulkan sejumlah dokumen untuk memperoleh informasi yang lebih utuh dengan menugaskan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Makassar.
"Kita akan tugaskan KPD Makassar yang akan bekerja sama dengan penyidik untuk mencari sejumlah bukti yang nantinya akan dilaporkan saat rapat komisi di pusat," sebut Syahrani, pada rapat Panitia Khusus (Pansus) TBS DPRD Sulawesi Barat, kemarin.
Bekas Plt Sekretaris Jenderal KPPU periode 2011-2012 itu menambahkan, posisi KPPU pada polemik penetapan harga TBS itu sebatas memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada pemerintah meski tidak mengikat, serta penegakan hukum jika ditemukan fakta yang dapat diseret ke ranah hukum.
"Mudah-mudahan persoalan ini bisa selesai dengan advokasi kita selesaikan. Tapi kalau faktanya tidak bisa diselesaikan, nanti kita liat," sambungnya.
Sementara itu, Kepala KPD KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak menjelaskan, untuk mendalami persoalan di atas, pihaknya akan memeriksa kepastian adanya dokumen perjanjian kemitraan. Selain itu, ia pun menjamin bakal mengevaluasi sejauh mana proses kemitraan yang selama ini berlaku, selain melihat sejumlah dokumen lainnya, seperti izin plasma dan invoice.
"Kami akan undang satu persatu. Saya mohon izin kepada bapak ibu dewan agar ada ruangan. Kami ingin meminjam ruangan nanti untuk melakukan penelitian disini. Mohon juga hadir semua yang saya undang," kata Ramli Simanjuntak.
Standar harga TBS dikeluhkan oleh para petani kelapa sawit di Mamuju Utara. Pasalnya, pihak perusahaan selama ini menetapkan harga yang cukup murah atas TBS dari para petani. Sementara di berbagai wilayah lain, harga TBS bisa jauh lebih tinggi.
DPRD Sulawesi Barat pun bergerak. Lewat Pansus TBS, DPRD telah melakukan sejumlah kunjungan kerja ke beberapa tempat, selain telah melaksanakan beberapa kali rapat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (Keto/A)