MAMUJU--Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Mamuju jadi puncak perayaan hari jadi Mamuju ke-481, Rabu (14/07). Paripurna istimewa tersebut berjalan khidmat, meski digelar secara sederhana.

Kabupaten Mamuju yang belum juga beralih status menjadi kota jadi salah satu poin penting yang disinggung dalam rapar paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Mamujum Azwar Anshari Habsi itu. 

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar mengatakan, sinergitas seluruh instansi di Kabupaten Mamuju sangat dibutuhkan untuk membangun Mamuju di masa mendatang. Pemerintah Provinsi pun bakal terus memberikan dukungan, sebagai upaya mempersiapkan Mamuju sebagai ibu kota Sulawesi Barat.

"Kota madya sementara masih dalam proses. Mendagri juga memberikan arahan sementara untuk tidak mengajukan karena pandemi. Insya Allah apabila sudah terbuka kita akan maju secepatnya," beber Ali Baal Masdar.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dalam upaya membawa Kabupaten Mamuju ke arah yang lebih baik lagi. Segera pulih dan bangkit utamanya pasca bencana gempa bumi awal Januari 2021 yang lalu.

"Mengenai ibu kota Mamuju itu sudah menjadi tugas kami. Hanya saja terkendala aturan di pusat karena pandemi," ucap Sutinah Suhardi.

Kementerian Dalam Negeri, sambung Sutinah, sedianya telah memberikan arahan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk sesegera mungkin mempersiapkan segala hal dalam rangka alih status ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. 

"Menurut Kemendagri mengenai pemekaran wilayah di stop dulu. Mengingat masih adanya pandemi dan refocusing anggaran di semua daerah itu ditutup dulu kerannya," sambung dia.

"Mudah mudahan pemekaran wilayah bisa segera dibuka, dan kita bisa mewujudkan ibu kota Provinsi Sulbar," begitu kata Tina, sapaan akrab Sutinah Suhardi.

Setali tiga uang, Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi mengaku, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sejak lama menggodok alih status Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Kendalanya, kata Suraidah, pemerintah pusat belum memberi peluang untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kita telah mendorong ke Ketua DPD RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti saat berkunjung ke Sulbar untuk mempercepat progres pembentukan ibu kota Mamuju. Targetnya kita mau secepatnya tetapi keputusan itu bukan di daerah, keputusan itu di pusat," tutup Suraidah Suhardi.

Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Firman Argo Waskito. (Foto/Istimewa)

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Firman Argo Waskito. Dihubungi via sambungan telepon, Firman menjelaskan, DPRD tak sedikit megendorkan upayanya dalam hal pengalihstatusan Mamuju menjadi kota. Terlebih karena telah sejak lama ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini masih menyandang status kabupaten.

"Dalam setiap kesempatan, kami di DPRD terus mendorong agar Mamuju ini segera berstatus kota. Aturannya kan memang seperti itu. Masa setelah sekian lama kita ber-Sulbar, ibu kota provinsi kita masih bersatatus kabupaten," papar Firman Argo.

Masih kata Firman, salah satu upaya DPRD dalam mendorong terwujudnya kota  Mamuju adalah dengan terus mendesak eksekutif untuk mnemaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Hanya karena kran pemekaran belum juga dibuka oleh pemerintah pusat, maka keinginan untuk menjadikan Mamuju menyandang status kota itu harus terpending.

"Semoga pintu untuk menjadikan Mamuju berstatus kota bisa segera dibuka oleh pemerintah pusat. Sebab saya kira seluruh prasyarat untuk itu telah kita penuhi,: tutup Firman Argo Waskito. (*/Naf)