MAMUJU--Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kembali jadi ganjaran untuk laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat tahun 2019. Gemuruh tepuk tangan pun menggema di ruang paripurna DPRD Sulawesi Barat tatkala anggota VI BPK RI/pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Harry Azhar mengumumkan hal tersebut secara virtual, Kamis (25/06) siang.

Prof. Harry Azhar mengikuti rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 secara virtual. Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi memimpin jalannya paripurna.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Sekda, Muhammad Idrtis, sejumlah pimpinan OPD serta jajaran Fokorpimda provinsi Sulawesi Barat turut hadir pada paripurna hari itu. Tiga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat serta sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat juga hadir pada agenda tersebut.

Gubernur Sulbar Menandatangani Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulbar Tahun 2019 Disaksikan Ketua DPRD Sulbar. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Barat itu merupakan yang keenam bagi provinsi ke-33 ini. Sepintas, wajar jika tepuk tangan dari seisi ruang paripurna begitu bergemuruh dari mereka yang sempat hadir. 

Meski di sisi lain, masih terdapat sejumlah poin masalah yang oleh BPK wajib untuk diselesaikan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya penatausahaan aset tetap pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang belum sepenuhnya tertib. Serta dana BOS belum sepenuhnya memadai.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun opininya WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah provinsi Sulawesi Barat," terang Prof. Harry Azhar. 

Opini WTP di tahun 2019 ini memang perlu diapresiasi. Apalagi prestasi itu merupakan yang keenam kalinya secara beruntun bagi pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Di titik ini, wajar jika tepuk tangan itu benar-benar bergemuruh.

Namun, masih wajar kah kita bergembira atas fakta bahwa WTP yang nyatanya tak berkolerasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat ?. Prof. Harry Azhar yang mengutip data BPS tahun 2019 dan 2020 mengatakan, terdapat beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren yang terbilang negatif.

Misalnya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat tahun 2019 sebesar 10,95 Persen yang nyatanya lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni di 9,22 Persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat taun 2019 yang berada di angka 65,73, lebih rendah dari pada capaian nasional yang ada di 71,92. 

Termasuk di dalamnya gini ratio di Sulawesi Barat tahun 2019 sebesar 0,365, yang lebih rendah dibandingkan nasional yakni 0,382. Serta tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2020 di Sulawesi Barat sebesar 1,73 Persen, pada periode yang sama persentase tersebut menunjukkan lebih tinggi dari nasional 0,90 Persen.

Meski di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 4,92 Persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 2,97 Persen. Termasuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 di Sulawesi Barat sebesar 3,18 Persen, yang masih lebih rendah dari nasional sebesar 5,28 Persen.

"Kami berharap pada tahun 2020 ini pemerintah provinsi mampu menekan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan laju inflasi," tuntas Prof. Harry Azhar.

Jika laju kemiskinan masih tetap tinggi, serta IPM yang masih belum memuaskan itu, WTP yang sampai enam kali berturut-turut bagi pemerintah provinsi Sulawesi Barat seolah menjadi hal yang sia-sia. Bukankah ujung dari pengelolaan keuangan yang baik adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat ?.

Layakkah Kita Bertepuk Tangan ?

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. (Foto/Istimewa)

Semoga saja pemerintah provinsi Sulawesi Barat tak lantas berpuas diri dengan opini WTP yang disematkan untuk yang keenam kalinya itu. Pemerintah seyogyanya tak boleh puas dengan capaian tersebut. Sebab yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah seberapa kuat konektivitas antara WTP dengan pencapaian kesejahrteraan bagi masyarakat.

"Tantangan kita hari ini bahwa angka kemiskinan yang masih bertengger di angka 10,95 Persen. Kemudian angka pengangguran kita yang terbilang masih cukup tinggi. Lalu IPM yang juga masih di bawah dari rata-rata nasional. Tentu ini menjadi sebuah tantangan pemerintah hari ini yang harus dijawab. Harus dilakukan upaya yang sistematis melalu program startegis kita dalam bagaimana menjawab persoalan mendasar. Bahkan saya katakan, ini adalah persoalan klasik yang belum mampu kita retas secara baik," urai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim yang ditemui usai paripurna.

Jangan sampai tepuk tangan siang itu terhenti pada kebanggan semata atas prestasi WTP yang diperoleh secara berturut-turut. Ingat, pemerintah tak boleh gagal dalam mengendors program kerakyatan yang mampu menekan angka kemiskinan, angka pengangguran. Termasuk IPM yang nyatanya masih tertatih-tatih itu.

"Kita berharap bahwa kedepan, capaian ini harus menjadi stimulan kita. Pemicu bagi kita terutama bagi eksekutif pada tataran eksekusi. Katakanlah OPD untuk terus memastikan bahwa seluruh program kegiatan kita harus diarahkan bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi kita yang mengakar langsung kepada masyarakat," sambung Rahim, politisi NasDem itu.

Bagi Rahim, tak ada yang istimewa dari opini WTP itu. Sebab, kata dia, pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah memang sudah seharusnya dilaksanakan secara terukur, sistematis serta sesuai dengan regulasi yang ada. 

"Sebagai sebuah capaian dalam hal pengelolaan keuangan yang berbasis pada regulasi yang ada, tentu syukuri. Tapi bahwa kemudian bahwa ada hal substansial yang jauh lebih diharapkan bahwa ini harus berkolerasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ini yang harus dijawab secara bersama-sama. Bagi saya, ini biasa-biasa saja. Ini sudah keenam kalinya kita WTP. Tetapi yang harus menjadi tantangan kita kedepan adalah APBD kita bukan hanya untuk WTP, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Abdul Rahim.

IPM Meningkat, Pelan Tapi Pasti

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar optimis sejumlah catatan negatif di atas bakal terselesaikan tahap demi tahap. IPM misalnya.

Kepada WACANA.Info, Ali Baal menjelaskan, rendahnya IPM di Sulawesi Barat memang telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Meski dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan atas hal tersebut.

"Dari dulu kan memang begitu. Hanya harus diperbaiki terus menerus. Yang penting yang kita lihat bahwa peningkatan IPM itu tidak melandai. Tapi dia meningkat terus," ucap Ali Baal Masdar.

Mantan Bupati Polman ini menambahkan, melalui serangkaian program pemerintah, peningkatan IPM bukan hal mustahil bakal terwujud. Tidak secara serta merta, namun tahap demi tahap, kata dia.

"Meski tidak bisa secara langsung. Harus step demi step. Tidak mungkin langsung bisa. Yang penting dia maju terus," simpul Ali Baal Masdar. (Naf/A)