MAMUJU--Gerakan pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) terus menguat. Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) lewat serangkaian programnya bakal terlibat dalam ikhtiar pengembalikan ATS ke bangku pendidikan.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, mahasiswa Unsulbar akan mengambil peran aktif untuk terjun ke lapangan. Dari mengidentifikasi, mengkonfirmasi serta merekonfirmasi data ATS untuk kemudian dikembalikan ke bangku sekolah.

"Bisa lewat asistensi mengajar dari FKIP di beberapa sekolah yang ada. Bisa juga lewat program KKN tematik," beber akademisi Unsulbar, Muh Jamil Barambangi, Jumat (11/09).

Seperti diketahui, pihak FKIP Unsulbar sebelumnya telah mengajukan permohonan pembekalan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Pembekalan tersebut dinilai penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan, strategi, mekanisme, serta praktik penanganan ATS yang diterapkan pemerintah daerah.

Kata Jamil, FKIP Unsulbar juga telah meminta dukungan data ATS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Data tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pemetaan awal terhadap ATS pada wilayah yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa asistensi mengajar.

"Data tersebut akan digunakan sebagai dasar para mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan ATS di masing-masing wilayah sekolah tempat mereka berkegiatan. Jadi, selain mereka mengajar, mereka juga bisa melakukan penelitian sekaligus mengabdi ke masyarakat," sambung mantan wakil Rektor Unsulbar itu.

Pengentasan ATS, kata Jamil, juga jadi pengejewantahan salah satu program Gubernur Suhardi Duka; Sulbar Mandarras. Menurut Jamil, mengembalikan ATS ke bangku pendidikan adalah salah satu kunci suksesnya gerakan Sulbar Mandarras.

"Saya melihat, pengentasan ATS ini adalah wujud nyata dari program gubernur Sulbar Mandarras. Sebab bagi saya, mandarras hanya bisa maksimal jika anak didik kita mengeyam pendidikan yang layak, baik di sekolah formal maupun di lembaga pendidikan informal," pungkas Muh Jamil Barambangi.

Seperti diberitakan, FKIP Unsulbar dalam surat resminya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat beberapa hari yang lalu melihat keterlibatan mahasiswa dalam penanganan ATS adalah bagian penting dari upaya memperluas dampak program asistensi mengajar. Mahasiswa tak hanya ditempatkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga diarahkan untuk memahami persoalan pendidikan yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat.

"Dengan pembekalan serta dukungan data yang memadai, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemetaan kondisi ATS di sekitar wilayah penugasan dan merancang kegiatan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan," bunyi surat FKIP Unsulbar bernomor 1027/UN55.F8.3/CT.00.10/2026 itu. (*/Naf)