MAMUJU--"Sulawesi Barat ini baru berkembang. Kita mengejar kemiskinan kita bisa satu digit. Yang saat ini 10,18 persen masih sangat besar kemiskinan kita. Harus kita turunkan,", Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana dalam apel virtual lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Senin (07/09).

Selain menyoroti soal kedisiplinan pegawai, Junda Maulana juga meminta para pimpinan perangkat daerah untuk dapat memberi contoh kepada bawahannya. Ia menyebut Sulawesi Barat masih harus menghadapi berbagai pekerjaan rumah. 

Junda juga menyoroti IPM Sulawesi Barat yang masih berada di bawah angka nasional. Selain itu, persoalan anak tidak bersekolah, kesehatan ibu dan bayi, stunting, serta pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan. Ia menilai seluruh persoalan tersebut membutuhkan kerja aparatur yang disiplin dan berorientasi pada hasil.

“Semua itu bisa kalau kita disiplin. Disiplin waktu, disiplin kerja kita, disiplin anggaran,” terang dia.

Ia meminta ASN tidak mencari kambing hitam ketika target pembangunan tidak tercapai pada akhir tahun. Seluruh jajaran pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian target pembangunan, bukan hanya Gubernur sebagai pimpinan daerah.

“Kita semua para aparatur negara yang dibiayai oleh negara punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Junda pun mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 pada September 2026. Seluruh ASN maupun unit pelaksana teknis daerah (UPTD) diminta ikut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut.

Pada puncak peringatan 22 September, pejabat yang diwajibkan hadir langsung di lapangan akan mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Sementara staf lainnya mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing sesuai pengaturan yang ditetapkan.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah membuat kegiatan sederhana untuk memeriahkan hari jadi, sehingga momentum tersebut tidak hanya dirasakan oleh pejabat, tetapi seluruh jajaran pemerintahan.

Dibulan September ini, Junda juga meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut dia, waktu pelaksanaan APBD 2026 tersisa sekitar empat bulan. Karena itu, pekerjaan tidak boleh ditunda hingga mendekati akhir tahun.

OPD juga diminta untuk segera menyiapkan data dukung untuk berbagai indikator kinerja yang dinilai pemerintah pusat. Termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi OPD terkait serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kata Junda, capaian indikator pemerintah pusat penting karena dapat memengaruhi perhatian dan dukungan pemerintah pusat kepada provinsi Sulawesi Barat baik dalam bentuk program, kegiatan maupun anggaran.

“Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah, urusan kita masing-masing, untuk satu tujuan kita, yaitu bagaimana menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” tutup Junda Maulana. (*/Naf)