Finansial Terbatas, Sekda: Manfaatkan Anggaran Sebaik-baiknya !
MAMUJU--Sejumlah target pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2030 kini masih jauh dari apa yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 Persen, kini baru menyentuh 5,3 Persen.
Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana saat memimpin apel virtual lingkup pemerintay provinsi Sulawesi Barat juga menyebut, angka kemiskinan ditargetkan turun ke 5–6 Persen, dari posisi saat ini 10,1 Persen. Artinya perlu penurunan sekitar 1 Persen per tahun.
Selain itu, Junda juga menyinggung prevalensi stunting yang ditargetkan turun ke 20 Persen dari posisi saat ini 35 Persen. Termasuk sekitar 30 Ribu anak yang saat ini tidak bersekolah yang harus mendapat akses pendidikan.
"Siapa yang memikirkan ?, siapa yang melaksanakan ?, kita semua," tegas Junda Maulana.
Saat ini, sambung Junda, fase birokrasi sudah melewati pertengahan tahun anggaran. Ia meminta kepada masing-masing OPD untuk memanfaatkan bekerja maksimal meski di tengah sempitnya ruang fiskal di daerah.
"Tolong teman-teman OPD, manfaatkan dana yang sedikit itu untuk bisa dilaksanakan programnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Uang yang sedikit itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita," harap dia.
Teguran Bagi yang Mangkir
Tak sedikit ASN dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir pada apel virtual hari itu. Sesuatu yang juga disoroti oleh Junda Maulana.
Menurutnya, apel virtual di Senin pertama setiap bulan sudah menjadi kesepakatan yang tidak perlu diingatkan lagi. Ia pun berencana untuk mengingatkan OPD lebih dini agar tidak ada lagi yang mangkir.
Pada kesempatan itu, Junda memerintahkan para asisten dan staf ahli untuk melakukan Sidak ke OPD. Pagi atau siang, tanpa jadwal tetap untuk mengecek kedisiplinan jam kerja.
"Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh," Junda dalam penegasannya.
ASN, masih oleh Junda, adalah mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan kepala daerah.
"Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai," tutup Junda Maulana. (*/Naf)









