BALI–“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi membawa agenda yang jelas untuk kemajuan Sulbar. Peningkatan status Mamuju menjadi kota adalah langkah maju untuk menata masa depan provinsi yang lebih baik,”. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri di forum Rakernas II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang dipusatkan di Bali, 28–30 Juni 2026.

Forum nasional yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus tersebut juga jadi ruang utama dari delegasi Sulawesi Barat untuk secara lantang menyuarakan aspirasi mendesak terkait perubahan status ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, dari kabupaten menjadi kota.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya menambahkan, perubahan status Mamuju adalah langkah krusial untuk mengejar ketertinggalan administratif. Menurutnya, sudah saatnya Mamuju tidak lagi berstatus sebagai kabupaten, melainkan kota, sebagaimana ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.

“Ini bukan soal pemindahan wilayah atau relokasi ibu kota, melainkan peningkatan status administratif dari kabupaten menjadi kota. Mamuju secara infrastruktur dan peta wilayah sudah lama siap. Yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan regulasi agar status ini segera diakui secara nasional,” tegas Munandar.

Politisi PAN itu menilai, status 'kota' bagi Mamuju bukan lagi sekadar label, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas otonomi dan kewenangan pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan perkotaan dan menyesuaikan standar pelayanan dengan kebutuhan masyarakat urban yang terus berkembang. Termasuk, kata dia, membuka ruang fiskal dan regulasi yang lebih fleksibel untuk menarik investasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih modern.

Forum Rakernas II ADPSI ini, sambung Munandar, menjadi wadah bagi pimpinan DPRD se-Indonesia untuk mensinkronisasikan kebijakan pusat dan daerah. ia berharap, melalui forum ini, akan lahir rekomendasi konkret yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk mempercepat proses perubahan status tersebut.

“Keikutsertaan kami di sini adalah wujud komitmen penuh untuk terus memperjuangkan aspirasi Sulawesi Barat. Kami ingin memastikan pemerintah pusat melihat kesiapan Mamuju, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan infrastruktur yang selama ini sudah berjalan,” pungkas Munandar Wijaya.

Selain Amalia Fitri dan Munandar Wijaya, delegasi Sulawesi Barat dalam agenda itu juga dihadiri oleh bersama Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abd Halim. Sebanyak 124 peserta dari 35 DPRD Provinsi se-Indonesia turut menghadiri Rakernas II ADPSI tersebut. (*/Naf)