MAMUJU--Sejumlah Program Strategis Nasional telah berjalan di Sulawesi Barat, Meski sebagian diantaranya masih berada pada tahap administrasi maupun pembangunan fisik. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya. Kini telah ada 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, melibatkan ratusan pemasok dan penerima manfaat. Untuk MBG, Gubernur Suhardi Duka menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, termasuk keberadaan SPPG yang belum beroperasi optimal, serta keterlibatan penyedia bahan baku lokal dalam rantai pasok program tersebut.

"Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T (Tertinggal, Terdepan (Terluar), dan Terpencil) tidak usah dibuat SPPG, langsung saja ke sekolah," terang Suhardi Duka saat memimpin Raker Pimpinan semester I Tahun 2026 di Ballroom, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (18/06).

Suhardi Duka menambahkan, berbagai program prioritas daerah juga telah bergerak. Walau belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat. 

Permintaan pangan meningkat melalui program MBG memang meningkat, tetapi sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha lokal.

Di forum itu, Suhardi Duka juga menyinggung pengembangan komoditas unggulan yang masih perlu didorong. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Sejumlah persoalan yang banyak muncul dalam paparan pemerintah kabupaten. Suhardi Duka menyebut, dari persoalan data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.
 
Raker Pimpinan jadi inisiasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk jadi wadah dalam mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus menyusun langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. Agenda hari itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.

Dalam forum itu, para kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional maupun program prioritas daerah di wilayah masing-masing. Satu poin penting yang juga disorot Suhardi Duka adalah persoalan data yang masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

"Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan," terang Suhardi Duka, bupati Mamuju dua periode itu.

Gubernur Suhardi Duka juga memaparkan kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan.

"Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 Persen sedangkan target kita di angka 6 Persen," ungkapnya.

Untuk informasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum itu juga jadi ruang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional serta program prioritas daerah. 

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Gubernur Suhardi Duka meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus mendukung dan menyukseskan Program Strategis Nasional.  Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

"Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor," masih oleh Suhardi Duka.

Di bidang ketahanan pangan, pemerintah provinsi Sulawesi Barat menilai capaian produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang baik. 
Gubernur Suhardi Duka juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar keberlanjutan usaha dapat terjaga.

Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian karena masih dirasakan kurang di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. (*/Naf)