JAKARTA--Sebagai apresiasi atas kerja nyata atas keberpihakannya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan, pemerinta Provinsi Sulawesi Barat jadi satu dari sejumlah daerah yang dianugerahkan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2026.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang secara langsung menerima anugerah yang diinisiasi pemerintah bersama BPJS Kesehatan itu, Selasa (27/01). Kepada WACANA.Info, Gubernur Suhardi Duka pun menyuarakan rasa syukurnya.

"Penilaiannya adalah kesungguhan pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kesehatan yang dikerjasamakan dengan BPJS. Pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah mendorong semua kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan rakyat," terang Suhardi Duka.

Kebijakan nasional dalam bentuk efisiensi anggaran yang masih berlanjut hingga tahun 2026, jelas bikin ikhtiar pemenuhan kesehatan bagi masyarakat juga bakal terganggu. Hal itu disadari betul oleh Gubernur Suhardi Duka.

Di tengah beratnya tantangan tersebut, ia optimis, minimnya anggaran tak akan berpengaruh signifikan terhadap upaya menjamin kesehatan masyarakat di provinsi ke-33 ini.

"Pasti berubah karena efisiensi. Tapi saya sudah meminta agar Kemensos menambah porsi anggaran untuk Sulbar. Jadi Insyallah tahun 2026 semoga masih bisa bertahan," pungkas Suhardi Duka.

Seperti yang diberitakan antara, implementasi program cakupan kesehatan semesta alias UHC di Provinsi Sulawesi Barat hingga Triwulan III tahun 2025 telah mencapai 100 persen untuk target di Sulawesi Barat sebanyak 43.335 jiwa.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat,  dr. Hj. Nursyamsi R. Hamsah, M.Kes menambahkan, UHC award untuk Provinsi Sulawesi Barat jadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata. Sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

 dr. Hj. Nursyamsi R. Hamsah, M.Kes. (Foto/Istimewa)

"Penghargaan ini juga jadi cerminan atas konsistensi pak gubernur dan wakil gubernur dalam mendukung program strategis nasional khususnya di bidang kesehatan," begitu kata dr. Hj. Nursyamsi R. Hamsah, M.Kes

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Masih dari antara, Ghufron menyebut, program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” demikian Ghufron Mukti. (*/Naf)