MAMUJU--Secara bergantian, para calon pejabat untuk sejumlah OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat melakoni sesi wawancara. Gubernur Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga serta Sekda Junda Maulana memimpin proses wawancara sebagai fase akhir di seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Senin (15/12), proses wawancara yang dipimpin oleh Suhardi Duka, Salim S Mengga dan Junda Maulana itu ditayangkan secara live. Tak ada editan, minus suntingan. Publik dapat menyaksikan sepanjang prosesnya yang disiarkan dan diseberluaskan lewat kalan youtube milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Apa yang diinisiasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat itu mendapat respon positif dari kalangan akademisi. Muhammad, pengamat politik dan pemerintahan dari Unsulbar menilai, langkah tersebut merupakan pengejewantahan semangat reformasi birokrasi, menunaikan azas transparansi sekaligus pelibatan publik dalam prosesnya.

"Seleksinya dilakukan secara terbuka. Publik punya tempat yang lega untuk secara langsung menyaksikannya, sekaligus mengevaluasinya," tutur Muhammad kepada WACANA.Info.

Nilai positif lain dari inisiasi di atas, sambung Suhardi Duka, adalah tentang redukasi ragam asumsi publik seputar penentuan figur di satu jabatan tertentu. Dalam kaca mata politik, yang dilakukan pemerinta provinsi Sulawesi Barat itu jadi langkah jitu meretas anggapan tentang hubungan antara jabatan tertentu dengan kerja-kerja politik di momentum Pilkada.

Muhammad. (Foto/Manaf Harmay)

"Residu politik pasca pelaksanaan Pilkada adalah hal yang lumrah terjadi. Asumsi bahwa yang bekerja secara politik di Pilkada yang lalu, merekalah yang akan diuntungkan dalam proses seleksi ini. Dengan dibukanya proses seleksi jabatan ini, saya kira asumsi-asumsi seperti itu bisa diminimalisir, atau bahkan dihilangkan. Bahwa keterlibatan publik yang begitu nyata, hingga pesan bahwa gubernur dan wakil gubernur tak menjadikan pertimbangan politik sebagai indikator dalam seleksi jabatan. Buktinya seluruh lapisan masyarakat bisa secara langsung mengikuti prosesnya," urainya.

Membuka ke publik proses wawancara di seleksi jabatan tersebut, sambung Muhammad, idealnya dijadikan role model bagi proses serupa di daerah lain. Sebuah terobosan yang akan jauh lebih baik jika diaplikasikan di tempat lain.

"Ini juga bisa menjadi standar baru dalam proses serupa. Pemerintah di daerah lain saya kira bisa mengaplikasikan hal serupa untuk setiap pelaksanaan seleksi jabatannya," pungkas Muhammad.

Biar Publik Tahu Kualitas Para Pejabatnya

Proses seleksi terbuka untuk pos jabatan tertinggi di 12 OPD itu sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu. dari serangkaian seleksinya, kini tersisa 36 nama calon. 

Membuka tahap terkahir proses seleksi juga diapresiasi Hamdan Dangkang. Akademisi UNIKA Mamuju itu mengatakan, pelibatan publik yang terwujud dalam proses seleksi jabatan adalah part yang sangat penting.

Menurutnya, adanya pelibatan publik dapat memaksimalkan azas transparansi, akuntabilitas, serta hadirnya perbaikan kualitas pejabat yang terpilih, mencegah korupsi (titipan jabatan) dan tentu saja memperkuat legitimasi pemerintah. 

"Memastikan pejabat kompeten dan berintegritas, serta pada akhirnya memperbaiki kualitas pelayanan publik karena pejabat yang dipilih lebih sesuai kebutuhan, lebih termotivasi karena punya tanggung jawab yang sifatnya langsung ke publik," tutur Hamdan Dangkang.

Hamadan Dangkang. (Foto/Istimewa)

Hamdan yang direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKA Mamuju itu menambahkan, keterlibatan publik adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai prinsip good governance, birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. 

Kata Hamdan, membuka ke publik proses wawancara itu merupakan wujud dari apa yang diisilahkan sebagai meritokrasi. Ia merupakan langkah yang mesti diapresiasi. Dengan cara itu, seorang pejabat dapat ditempatkan pada posisi atau mendapatkan jabatan tertentu berdasarkan kemampuan, prestasi, kompetensi, dan kinerja. Bukan karena kekayaan, hubungan, atau status sosial, dengan tujuan menciptakan keadilan dan profesionalisme dengan memilih orang yang paling layak dan mampu. 

"Saya kira, membuka proses wawancaranya bisa jadi cara pemerintah untuk menginformasikan ke publik tentang seperti apa kualitas para pejabatnya. Ingat, publik dapat menyaksikan prosesnya secara utuh. Setidaknya, dengan begitu ruang untuk mengawasi kinerja dari para pejabat itu telah disediakan oleh pemerintah provinsi,"demikian Hamdan Dangkang. (*/Naf)