MAMUJU–Dampak pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang diproyeksikan memangkas APBD Sulawesi Barat hingga Rp 330 Miliar dibincang di forum Rakor bersama para Bupati se-Sulawesi Barat.

Gubernur Suhardi Duka saat memimpin Rakor memberi penekanan pada pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penggunaan anggaran daerah. Kebijakan efisiensi, kata dia, tak boleh mengganggu program prioritas di era kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

“Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima. Pendidikan tetap prioritas. Seluruh hak-hak guru akan tetap diberikan, tidak ada pengurangan terhadap pembiayaan pendidikan,” beber Suhardi Duka di sela Rakor yang digelar Rabu (15/10).

Selain pendidikan, layanan dasar di sektor kesehatan juga jadi prioritas utama pemerintah daerah. 

"Dengan demikian, layanan dasar sektor kesehatan masih bisa kita laksanakan dengan baik,” begitu kata Suhardi Duka.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana menjelaskan, dalam situasi fiskal yang menantang ini, pihaknya bakal memastikan arah kebijakan pembangunan tetap fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Peran perencanaan menjadi semakin krusial dalam situasi saat ini. Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” terang Junda Maulana.

Masih oleh Junda, Bapperida Sulawesi Barat akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan keselarasan program antara provinsi dan kabupaten. Upaya ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta mengoptimalkan hasil pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Selain membahas efisiensi fiskal, Rakor hari itu dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulawesi Barat, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX. 

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)