JAKARTA–“Prinsip dasar pengawasan adalah menjaga agar tidak terjadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan berarti makin baik — justru makin sedikit kesalahan karena pengawasan yang efektif, itu yang benar,”. Hal itu ditegaskan Menteru Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Rakornas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Barat, Kamis (9/10).

Dalam arahannya, Menteri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan program. Ia menegaskan, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, melainkan dari semakin berkurangnya pelanggaran akibat fungsi pengawasan dan pencegahan yang berjalan dengan baik.

Menteri Tito berharap adanya sinergi antara Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri dapat semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga yang menghadiri agenda tersebut menilai, Rakornas itu jadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan antar daerah.

“Pengawasan yang kuat dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Rakornas ini menjadi ruang penting bagi seluruh inspektorat untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, dan menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan internal agar setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” terang Salim S. Mengga.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menambahkan, Rakornas Binwas juga jadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas dan sinergi pengawasan di daerah.
 
“Arahan Mendagri sangat relevan, bahwa pengawasan yang baik bukan hanya mendeteksi kesalahan, tetapi juga mencegahnya. Ke depan, kami di Inspektorat Sulbar berkomitmen memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, agar pembangunan di Sulbar berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” terang M. Natsir.

Rakornas tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber. Mereka antara lain Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aries Marsudiyanto. 

Mereka memberikan pesan dan pembekalan terkait strategi pengawasan, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selain itu, Rakornas turut dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik oleh Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Kemendagri dan BPKP. Acara juga disertai launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) sebagai inovasi pengawasan digital dalam pengelolaan keuangan desa.

Rangkaian kegiatan Rakornas akan berlanjut hingga Jumat, 10 Oktober 2025, dengan pelaksanaan Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI). Agenda forum tersebut meliputi pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI periode 2021–2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025–2029. (*/Naf)