Dari Seminar Nasional MW KAHMI Sulawesi Barat

MAMUJU--Setidaknya, ada empat poin utama yang disampaikan Muhammad Syarkawi Rauf dalam paparannya di seminar nasional yang diinisiasi Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Barat, Kamis (18/09). 

Pertama, ia menyinggung isu strategis perekonomian global. Dari pergeseran kiblat perekonomian dunia hingga sederet kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang punya potensi dampak ke perekonomian Indonesia, diurai secara runut oleh Syarkawi Rauf.

Kedua, ia juga membeberkan tren perekonomian nasional. Berbagai isu terkini, dari efek pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menguliti langkah-langkah taktis Menteri Purbaya untuk melecut perekonomian dalam negeri, hingga berbagai perubahan regulasi yang mengikuti arah kebijakan Menteri Purbaya itu.

Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin itu pun membagikan perspektifnya tentang arah perekonomian Sulawesi Barat. Berbagai peluang dan tantangan baik terhadap sejumlah isu strategis perekonomian global, hingga tren perekonomian nasional, oleh Syarkawi, dijadikan alas utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif lagi berkelanjutan.

Terakhir, mantan ketua KPPU RI itu memberikan catatan penting sebagai daftar rekomendasi kebijakan yang menurutnya sangat mungkin ditempuh pemerintah daerah dalam cita-cita mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang iklusif dan berkelanjutan.

Menurut Syarkawi, Provinsi Sulawesi Barat bisa menciptakan peluang di tengah ragam isu perekonomian dewasa ini. Termasuk pasca lahirnya kebijakan Menteri Purbaya yang memindahkan dana sebesar Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan nasional. Oleh bank, dana tersebut diharapkan dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penggerak ekonomi utama Sulawesi Barat itu masih didominasi konsumsi rumah tangga. Bagi Syarkawi, kredit yang dimaksud bisa dimanfaatkan ke segmen tersebut.

"Tinggal memang, yang harus kita tetapkan adalah regional champion kita di Sulbar ini apa ?. Dan yang saya dengar dari Pak Gubernur, bagaimana mendorong sektor pertanian itu dapat tumbuh tinggi. Dan opportunity-nya di situ," ujar Syarkawi Rauf di forum tersebut.

Merujuk ke data resmi, menggenjot sektor pertanian di Sulawesi Barat jadi pilihan terbaik. Kata Syarkawi, arah kebijakan perekonomian di Sulawesi Barat akan lebih baik jika diarahkan untuk mendukung sektor pertanian.

"Kalau mau bagus Sulawesi Barat ini, yah harus fokus di pertanian. Kalau pun mau bangun industri, industrinya harus berbasis pertanian karena keunggulan kita di situ. Tinggal pertaniannya apa," sambungnya.

Terlebih di tengah efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD imbas dari Inpres 1 Tahun 2025, pemerintah daerah memang lebih didorong untuk memberi fokus pada sektor prioritas. Syarkawi optimis, pemerintah provinsi Sulawesi Barat mampu membumikannya dengan baik.

"Dan saya yakin, pak gubernur pasti bisa melakukannya. Beliau ini mantan anggota DPR RI komisi IV yang membidangi pertanian," masih oleh Syarkawi.

Gubernur Suhardi Duka. (Foto/Manaf Harmay)

Institsional reform, jadi langkah penting yang mesti segera dilakukan. Itu jadi salah satu poin rekomendasi yang disampaikan Syarkawi Rauf. Sebuah langkah yang idealnya tak hanya berlaku di daerah saja, di level nasional pun seperti itu.

Terkait dengan sistem ekonomi, politik, hukum seharusnya bersifat inklusif, terbuka. Memperlakukan semua orang secara sama, tidak memberikan privilege ke orang tertentu untuk berbisnis. 

"Sebab secara nasional, institusi ekonomi kita sangat tidak inklusif. Ini bukan dibuat-buat, ini warisan penjajahan. Dibuat institusi itu menjadi ekstraktif dan sampai sekarang kita luput melakukan reformasi," urai dia.

"Kalau saya, kita fokus di apa kekuatan utama kita. Kemudian  opportunity kita apa. Tadi, kekuatan kita di sektor pertanian. Fokus di situ saja, seluruh anggaran kalau bisa difokuskan ke pertanian, ini dalam arti luas yah. Yang kedua, bangun SDM," simpul Syarkawi Rauf.

Secercah Harapan di Tengah Efisiensi Anggaran

Benar saja. 'Badai' efisiensi memang cukup menggoyang struktur perekonomian di daerah, termasuk di Sulawesi Barat. Meski begitu, dengan kebijakan itu pula, pemerintah daerah dipaksa untuk lebih kreatif lagi dalam mengalokasikan anggaran belanja.

Dari forum seminar nasional yang sama, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka memaparkan sejumlah peluang dan tantangan disektor perekonomian di daerah. Ia menyinggung korelasi antara kebijakan efisiensi anggaran dengan upaya peningkatan sektor unggulan di provinsi ke-33 ini; pertanian.

Lairnya Inpres Nomor 1 Tahun itu mau tak mau memaksa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib berimprovisasi. Melakukan serangkaian penyesuaian program untuk bisa fit dengan postur fiskal milik daerah. 

"Akhiranya kita bisa petakan APBD kita. Saya mulai banyak alokasikan untuk menunjang sektor pertanian dengan mengalokasikan anggaran padat karya. Memastikan belanja konsumsi tetap berjalan, maka ada banyak alokasi anggaran di sektor itu," urai Gubernur Suhardi Duka yang juga jadi salah satu pembicara di seminar nasional hari itu.

Kata dia, serangkaian kebijakan itu diperuntukkan bagi upaya menerobos kantong-kantong pertanian. Biaya produksi, biaya logistik bisa ditekan yang ujungnya bakal menuntungkan para petani.

"Desain APBD sudah bagus desainnya, tiba-tiba ada kebijakan yang sangat ekstrim, ada pengurangan 30 Persen transfer ke daerah. Saya kira ini akan menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi yakinlah, membangun itu bukan hanya peran pemerintah. Tapi di sana juga ada peran dunia usaha, maka dari itu iklim usaha kita ciptakan seramah mungkin. Kami melakukan reformasi birokrasi di internal. Dengan harapan dapat berlari bisa lebih cepat, meski kerja cepat itu belum mampu mengubah mindset yang ada di Sulawesi Barat ini dengan tantangan yang kita hadapi. Daerah lain sudah bisa berlari, kita masih bergelut dengan itu," Gubernur Suhardi Duka menutup.

Selain dua nama di atas, Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Herman Khaeron, serta Presidium KAHMI Sulawesi Barat, Mu'min juga jadi pembicara di seminar nasional yang digelar usai seremoni pelantikan pengurus MW KAHMI Sulawesi Barat periode 2024-2029 serta pengurus Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Sulawesi Barat untuk periodesasi yang sama. (*/Naf)