Advertorial

Gubernur Bakal Evaluasi Izin Perusahaan Tambang di Sulbar

Wacana.info
Gubernur Suhardi Duka Saat Menemui Massa Aksi Unjuk Rasa di Gerbang Kantor Gubernur Sulbar. (Foto/Drone Kominfo, Persandian dan Statistik)

MAMUJU--Di hadapan ratusan massa aksi unjuk rasa, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyampaikan sejumlah hal. Ia secara langsung menemui massa aksi di gerbang kantor gubernur Sulawesi Barat, Jumat (9/05) siang.

Suhardi Duka sadar betul, posisinya sebagai pucuk pimpinan tertinggi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat tak lepas dari dukungan dari masyarakat. Dari itu Suhardi Duka memberi penegasan soal keberpihakannya pada kepentingan masyarakat.

"SDK (sapaan akrab Suhardi Duka) lebih menyanyangi rakyatnya dari pada pengusaha tambang itu. Pengusaha mana pun yang melanggar hukum di Sulbar, saya akan cabut dia punya izin. Hanya saja, tolong saya juga dilindungi supaya SDK juga jangan melanggar hukum. Itu yang saya harapkan dari saudra-saudara," ujar Suhardi Duka di hadapan massa aksi.

Ia bahkan memberi garansi atas keberpihakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada kepentingan masyarakat. Tak ada sedikit pun niat untuk mengorbankan masyarakat, kata dia.

Gubernur Suhardi Duka saat Berbicara di Hadapan Ratusan Massa Aksi Unjuk Rasa. (Foto/Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik)

"Saya menyayangi saudara-saudara ku. Mari kita bangun bersama-sama Sulbar ini agar bisa kita mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan," sambung dia.

Langkah evaluasi terhadap setiap izin aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat bakal digulirkan. Dikatakan Suhardi, dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan sejumlah stakeholder terkait untuk mengevaluasi perizinan aktivitas pertambangan.

"Mulai minggu depan saya akan panggil semua stakeholder yang bertanggungjawab terhadap yang mengeluarkan izin pertambangan. Itulah sikap saya, bahwa seluruh tambang yang ada di Sulbar akan kita evaluasi. Siapapun yang melangar, izinnya pasti dicabut," demikian Suhardi Duka.

Ratusan massa aksi unjuk rasa kembali mendatangi kantor gubernur Sulawesi Barat. Masih dengan tuntutan yang sama; mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang pasir di sejumlah titik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)