MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menandatangani surat keputasan terkait hibah besaran jumlah uang kepada partai politik tahun 2025. Surat keputusan bernomor 315 tahun 2025 tersebut diteken Suhardi Duka pada tanggal 22 April 2025.

Di dalamnya, termuat rincian besaran dana hibah uang kepada masing-masing partai politik. 'Cuan' senilai Rp 3 Ribu rupiah per satu suara sah, diberikan kepada 10 partai politik yang ada di Sulawesi Barat.

Nominal per satu suara sah di atas rupanya mengalami penambahan jika dibandingkan dengan nomenklatur hibah serupa di tahun-tahun sebelumnya. Menukil pernyataan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, nominal per satu suara sah bagi partai politik sebelum-sebelumnya ada di angka Rp 1.400 dan 1.600.

Dengan Rp 3 Ribu untuk satu suara sah, Partai Golkar jadi yang paling banyak memperoleh hibah dari pemerintah. Dikutip dari surat keputusan nomor 315 tahun 2025, Golkar berhak atas hibah senilai Rp 459.597.000 untuk 153.199 suara sah milik 'beringin. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi penerima hibah dengan nominal paling kecil; Rp 84.741.000 (28.247 suara sah).

"Keputusan itu sudah sesuai aturan. Kami sebelumnya juga sudah berdiskusi dengan TAPD pemeritah provinsi untuk hibah untuk Parpol tersebut," beber Sunusi kepada WACANA.Info, Rabu (23/04).

Sunusi menguraikan, ada sejumlah pertimbangan hingga ditetapkan nominal per satu suara sah bagi partai politik itu bertambah. Mendongkrak perolehan indeks demokrasi di provinsi ke-33 ini.

Lampiran Surat Keputusan Hibah Besaran Jumlah Uang Kepada Partai Politik. (Foto/Istimewa) 

"Itu salah satunya. Kita berharap, dengan bertambahnya nominal hibah bantuan, Parpol dapat menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dengan lebih maksimal lagi," sambung dia.

Akumulasi nominal hibah bantuan bagi partai politik tersebut dibagi atas dua item utama. Minimal 60 Persen untuk kegiatan literasi, edukasi, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, 40 Persennya diperuntukkan bagi kegiatan operasional partai politik. Sunusi menambahkan, dengan bertambahnya jumlah hibah bantuan tersebut, aktivitas literasi politik kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih massif lagi.

"Kita tentu tak lepas dari aspek pengawasannya. Untuk memastikan peruntukan hibah tersebut telah sesuai dengan aturan, lemaga seperti BPK juga terlibat dalam mengaudit penggunaan anggarannya," Sunusi menutup.

Dalam rilis BPS, indeks demokrasi di Sulawesi Barat tahun 2023 ada di angka 74,55. Poin tersebut mendudukkkan Sulawesi Barat di urutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia.

Diapresiasi Parpol

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dalam keputusannya menambah porsi hibah bantuan kepada partai politik itu mendapat tanggapan dari bendahara DPD Partai Hanura Sulawesi Barat, Syahiluddin. Ditemui di salah satu Warkop di bilangan Karema, Mamuju, Syahiluddin mengapresiasi keputusan tersebut.

Menurut dia, sudah sepantasnya hibah bantuan bagi partai politik itu ditambah. Terlebih karena sudah sekian lama Rp 1.600 per satu suara sah diberlakukan.

Angka Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 dan 2023 Menurut Provinsi. (Infografis/BPS)

"Seingat saya, sebelumnya bahkan pernah di angka Rp 1.400 per satu suara sah. Ini sejak lima tahun terakhir sudah di Rp 1.600. Makanya memang, kami mengapresiasi kebijakan pemerintah provinsi yang akhirnya menambah jumlah hibah bantuan bagi parpol tersebut," urai Syahiluddin.

Pria yang akrab disapa Syahil itu mengaku, selama ini pihaknya belum mampu menjalankan sejumlah agenda pendidikan politik dengan hibah bantuan yang terbilang kecil. Ia pun optimis, Rp 3 Ribu per satu suara sah yang ditetapkan itu dapat menjadi pemantik semangat atas kerja-kerja pendidikan politik yang dilakoni oleh masing-masing partai politik.

"Saya optimis, kualitas agenda pendidikan politik yang dilakukan oleh teman-teman Parpol bakal lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang," tutup Syahiluddin.

Parpol Tak Boleh Main-Main

Sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi, partai politik jelas memikul satu tanggung jawab besar. Menambah besaran hibah bantuan bagi partai politik dengan tujuan seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan satu langkah yang sudah tepat.

"Saya kira kita sepakat bahwa untuk agenda memelihara kelangsungan demokrasi yang sehat, partai politik memang mestiu dikuatkan. Termasuk dengan memaksimalkan fungsinya dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," ujar dosen ilmu politik, Unsulbar, Muhammad Taufik Iksan.

Muhammad Taufik Iksan. (Foto/Istimewa)

Di momentum yang sama saat pemerintah daerah telah memberikan keberpihakannya itu, partai politik pun wajib hukumnya untuk menghadirkan produk terbaiknya dalam menjalankan fungsi melakukan pendidikan politik. Kata Taufik, jangan lagi ada alasan bagi partai politik untuk tak melakukan literasi, edukasi, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Parpol tak boleh main-main. Apalagi mekanisme audit dari penggunaan hibah bantuan bagi Parpol itu kan jelas, BPK terlibat di dalamnya. Saya kira, sudah saatnya Parpol mengambil posisi terdepan dalam hal penguatan pendidikan politik bagi masyarakat," begitu kata Muhammad Taufik Iksan. (*/Naf)