MAMUJU–“Walaupun pada tahun 2023 kita sempat menurunkan angka stunting sebesar 4,7 persen, namun pada rilis selanjutnya diprediksi bisa naik sekitar 5,1 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius kami,”. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka usai audiens dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Rezky Murwanto, Selasa (22/04).

Pada kesempatan itu, Suhardi Duka juga menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh berbagai program strategis BKKBN dalam menangani persoalan kependudukan. Stunting dan kemiskinan ekstrem salah duanya.

Rezky menguraikan sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi Sulawesi Barat. Seperti meningkatnya angka stunting, kematian ibu dan bayi, kasus cacingan, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem.

Ia pun memaparkan berbagai program unggulan BKKBN seperti Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Gerakan Ayah Teladan, Sidaya (Lansia Berdaya), dan upaya pengembangan taman pengasuhan anak seiring meningkatnya angka partisipasi kerja ibu.

Terkait bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2033, Rezky menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi produktif.

“Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau tidak, kita hanya akan menumpuk jumlah penduduk usia produktif tanpa arah yang jelas,” sebut Rezky seperti dikutip dari rilis Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat.

Resky Murwanto mengungkapkan, Gubernur bakal menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten dalam menangani isu stunting dan kemiskinan secara terintegrasi. Regulasi tersebut bakal berimplikasi pada anggaran khusus bagi keluarga-keluarga yang masuk dalam katagori miskin. 

"Katanya Rp 2 Juta per KK (yang masuk dalam kategori miskin ekstrim). Mereka sudah ada datanya, by name by address nya dan siap langsung diintervensi ke keluarga-keluarga tersebut," papar Resky Murwanto.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 Miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dalam APBD tahun 2025. 

"Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp 20 Miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp 30 Miliar untuk pemberian bibit pertanian," ucap Suhardi Duka, Rabu, 12 Maret 2025 lalu. 

Bantuan tunai tersebut lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 Ribu dari 20 Ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten.

"Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing," demikian Suhardi Duka. (*/Naf)