MAMUJU--"Saya menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR melaksanakan pelantikan gubernur dan Wagub serta bupati/walikota terpilih yang tak ada sengketa MK pada tanggal 6 Februari 2025. Agar masa transisi pemerintahan tidak terlalu lama,". Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, Kamis (23/01).

DPR dan pemerintah mencapai kata sepakat dalam hal penentuan waktu pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan serentak tahun 2024 yang lalu. Bagi kepala daerah hasil Pemilihan tanpa ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah ditetapkan oleh KPU, serta sudah diusulkan oleh DPRD ke Presiden RI/Menteri Dalam Negeri, jadwal pelantikannya digelar pada tanggal 6 Februari 2025.

Bagi Bahtiar, keputusan tersebut adalah hal yang akan berdampak positif bagi Provinsi Sulawesi Barat. Lebih cepat pelaksanaan pelantikan kepala daerah, jauh lebih baik sebab sudah terlalu lama Sulawesi Barat talk dipimpin oleh kepala daerah definitif.

"Masa transisi terlalu lama. Kurang baik dari sisi praktek demokrasi dan tata kelola pemerintahan," sambung Bahtiar, seperti dikutip dari website resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Bahtiar juga menegaskan dukungannya pada sederet perencanaan pembangunan yang diusung oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat terpilih, Suhardi Duka-Salim S Mengga. Prosesi serah terima jabatan pun dapat segera dilakukan usai pelaksanaan pelantikan, kata dia.

"Kami mendukung beliau (SDK). Beliau adalah mantan amggota komisi IV DPR RI yang membidangi ketahanan pangan nasional. Kami yakin hal-hal yang dilaksanakan beberapa waktu terakhir ini pasti beliau lanjutkan sesuai arahan presiden, swasembada pangan secepatnya," beber Bahtiar.

Bahtiar pun mengaku, komunikasinya dengan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat terpilih berjalan cukup intens. Ia optimis pasangan Suhardi Duka dan Salim S Mengga bakal mampu mengakselerasi pembangunan di provinsi ke-33 ini.

"Kami berkeyakinan gubernur terpilih akan lebih meningkatkan akselerasi dan mengalokasikan proporsi APBD provinsi untuk ketahanan pangan dan menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan Indonesia. Baik di sektor pertanian, tanaman holtikultura, perikanan dan peternakan sebagai kekuatan sumber daya alam Sulbar," Bahtiar Baharuddin menutup. (*/Naf)