MAMUJU--Ada kemungkinan sebagian besar wilayah Sulawesi Barat bakal diguyur hujan selama bulan Oktober dan November tahun 2024 ini. Hal yang jelas berpotensi mengganggu sejumlah tahapan penting menuju pelaksanaan Pemilihan serentak 27 November 2024.

Data resmi yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), stasiun meteorologi Tampa Padang menyebutkan, curah hujan dengan intensitas menengah, tinggi, hingga sangat tinggi diperkirakan bakal terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat pada dasarian kedua di bulan Oktober. Di dasarian ketiga, hujan masih berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Sulawesi Barat meski dengan intensitas rendah dan menengah.

Hal yang sama juga diperkirakan bakal terjadi di dasarian pertama bulan November. Bahkan di dasarian kedua November, intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat masuk dalam kategori atas normal.

Kondisi tersebut menyimpan potensi gangguan atas beberapa item persiapan pelaksanaan Pemilihan serentak yang dilakukan KPU. Salah satunya jelas, pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilihan.

Said Usman Umar kepada WACANA.Info menyebut, pihaknya memang telah memperhitungkan segala hal yang berpotensi mengganggu proses pengelolaan dan pendistribusian logistik. Selain terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BMKG dan stake holder lainnya, KPU pun telah menetapkan Standa Operasional Prosedur (SOP) tentang pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilihan serentak tahun 2024 ini.

"Misalnya gudang penyimpanan logistik. Itu kami memastikan, gudang penyimpanannya bebas dari banjir. Kemudian kondisinya sudah ideal untuk menyimpan berbagai jenis logistik," papar Said Usman Umar, Senin (14/10).

Prediksi Hujan dasarian Dasarian II dan III Oktober 2024. (Sumber; BMKG)

Dalam pendistribusiannya, Said Usman juga menggaransi bakal mengantisipasi adanya kemungkinan gangguan cuaca pada proses pendistribusiannya. Misalnya dengan menyiapkan alat bantu khusus untuk memastikan logistik itu tidak basah karena hujan.

"Makanya kami akan intens berkoordinasi dengan BMKG. Termasuk dengan jajaran TNI dan kepolisian untuk keamanan proses pendistribusiannya," sambungnya.

Untuk sejumlah pertimbangan, akan ada perbedaan terkait pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilihan serentak tahun 2024 dibandingkan momentum politik sebelum-sebelumnya. Kali ini, KPU Sulawesi Barat mendesain adanya penataan atas pengelolaan dan jadwal pendistribusian logistik Pemiliihan serentak.

Masih oleh Said Usman Umar, diperlukan keseragaman terkait metode dan waktu pengelolaan logistik agar tidak terkesan serampangan antara kabupaten satu dengan yang lainnya. Meski disadari, kondisi kabupaten masing-masing kabupaten itu berbeda.

Prediksi Hujan dasarian Dasarian I dan II November 2024. (Sumber; BMKG)

"Kita rencanakan memulai pengelolaan logistik sebulan sebelum 27 November, tanggal 26 Oktober. Di sana sudah akan dimulai pengelolaan logistiknya, misalnya dengan merakit bilik suara dan seterusnya. Tapi untuk memastikannya, KPU RI baru akan menggelar Rakor terkait pengelolaan dan pendistribusian logistik ini pada tanggal 21 Oktober ini," tutup Said Usman Umar.

Titik Rawan Ada di Distribusi Logistik ke TPS

Hingga saat ini, sudah ada sejumlah logistik Pemilihan serentak tahun 2024 yang telah ada di masing-masing KPU kabupaten. Jenis logistik yang dimaksud diantaranya, kotak suara, bilik suara, tinta dan segel.

Surat suara sendiri saat ini telah memasuki proses pencetakan. Sementara alat untuk memberi tanda pilihan dan jenis perlengkapan lainnya masih harus menunggu perkembangan selanjutnya.

"Sejauh ini, sesuai dengan pengawasan Bawaslu, bahwa tidak ada masalah. Surat suara hari ini sementara dicetak di pihak perusahaan. Logistik lainnya telah tiba di KPU kabupaten," beber Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Nasrul Muhayyang yang ditemui belum lama ini.

Ketua Bawaslu Sulbar, Nasrul Muhayyang. (Foto/Manaf Harmay)

Hal krusial yang mesti mendapat atensi khusus dari Bawaslu adalah ketika ragam logistik itu telah tiba di kabupaten, untuk selanjutnya didistribusikan ke KPPS, ke TPS. 

"Di saitu yang rawan. Kami akan maksimalkan Bawaslu kabupaten, kemudian Panwas kecamatan untuk mengawal. Kemudian Panwas kelurahan/desa serta PTPS yang saat ini sementara proses rekrutmen," Nasrul Muhayyang menutup. (*/Naf)