JAKARTA--Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menemui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI), Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Pertemuan keduanya digelar di kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Jl. Raya Pasar Minggu No.19, RT.7/RW.1, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.

Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan itu mengatakan, pertemuan tersebut ia lakoni dalam agenda membahas perkembangan desa di seluruh Indonesia dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Majene. 

"Dalam rangka Pilkades kedepan terjadi penundaan di Kabupaten Majene, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya," ucap Prof Zudan.

Lewat pertemuan itu, Prof Zudan juga membahas program desa kelurahan (Prodeskel). Data desa dan kelurahan yang menjadi program Kemendagri RI.

"Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di Prodeskel yang akan dikembangkan secara masif di Sulbar nantinya, "ujar Sekretaris BNPP RI itu.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, Eko Prasetyanto Purnomo Putro menambahkan, Pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023. 

"Jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya tidak dapat lagi dilakukan sebab telah memasuki rangkaian Pilkada serentak 2024 dan pemerintah daerah harus fokus pada rangkaian Pilkada itu, " sebut dia.

Eko Prasetyanto mengingatkan para calon kepala desa bahwa proses Pilkades di daerah masih menyisahkan waktu sebelum 1 November 2023 kedepan. Untuk itu, Ia berharap waktu yang ada harus segera dimaksimalkan. 

"Kita harus ikut perintah dari pemerintah, di 2024 tidak boleh ada Pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian Pilkada. Jadi Pilkades hanya bisa dilakukan di 2025 kedepan," tutup dia.

Turut hadir pada pertemuan itu, Plt. Kepala Penghubung Sulbar, Muji, dan Kepala Seksi Protokol Penghubung Sulbar, Zulkifli. (ADV)