MAJENE--Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) sedang dalam masa proses pemilihan rektor. Empat bakal calon Rektor Unsulbar telah melewati tahap pemaparan visi misi. Di saat yang sama, aksi unjuk rasa juga berlangsung di sekitar kampsu Unsulbar, Kabupaten Majene.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Alumni dan Mahasiswa Peduli Unsulbar (Famili Unsulbar) menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan gedung kembar Unsulbar, tempat dilaksanakannya rapat senat terbuka pemaparan visi misi dari bakal calon Rektor Unsulbar, Senin (6/03). Famili Unsulbar mendesak agar proses pemilihan Rektor Unsulbar yang saat ini sedang berlangsung dijadikan momentum untuk melakukan perubahan sekaligus perbaikan terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Barat itu.

Dalam aksinya, Famili Unsulbar menilai, pelaksanaan manajemen kampus selama ini tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Terlalu banyak kebijakan pimpinan kampus yang tidak mencerminkan keberpihakan pada kegiatan kegiatan utama akademik. Itu dapat dari minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan akademik dan kegiatan mahasiswa. 

Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Rektor Unsulbar. (Foto/Istimewa)

Sementara terjadi pemborosan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan akademik. Belum lagi rasio jumlah pegawai honorer yang sangat tinggi yang ujungnya membebani keuangan Unsulbar sendiri.

"Kami memandang ini adalah momen yang tepat untuk memulai perubahan. Menyelesaikan persoalan kampus secara menyeluruh. Oleh karena itu, proses pemilihan rektor ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, demokratis dan terbuka. Kepentingan kampus harus diutamakan di atas kepentingan perorangan maupun kelompok," ujar Yohanes JN, koordinator lapangan aksi Famili Unsulbar dalam pertanyaan sikapnya.

Dikatakan Yohanes, dukungan sarana dan prasarana perkuliahan pun masih sangat minim. Padahal, kata dia, Unsulbar kini sudah berusia 10 tahun. Usia yang mestinya sudah bisa setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang telah menyandang satatus Badan Layanan Umum (BLU). Unsulbar sendiri masih berstatus Satker. 

"Berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi, seperti mark up pengadaan alat laboratorium yang telah ditangani Kejati Sulbar saat ini menunjukkan bahwa Unsulbar sedang tidak baik-baik saja," ungkap dia.

Famili Unsulbar pun mendesak lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejati, Kejari, hingga KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat laboratorium dan kasus-kasus hukum lainnya selama periode tahun 2018-2023. Senat dan Pansel pemilihan Rektor Unsulbar juga diminta untuk bersikap profesional dan independen sampai terpilihnya rektor baru secara demokratis. 

"Meminta seluruh calon rektor untuk bersedia menandatangani pakta integritas secara bersama-sama, bersedia bekerja sepenuh waktu dan sungguh-sungguh demi kemajuan Unsulbat tercinta," pungkas Yohanes JN dalam pernyataan tertulisnya. 

Sekadar informasi, empat nama bakal calon Rektor Unsulbar yang mengikuti tahap pemaparan visi misi masing-masing; Prof Muhammad Abdy P hD,  Dr Ir Zulfajri Basri Hasanuddin M Eng, Dr Muhammad Jamil Barambangi M Pd, serta Prof Muhammad Amri PhD. Tuntas dengan agenda pemaparan visi misi, tahap selanjutnya adalah rapar senat tertutup dengan agenda pemilihan tahap pertama yang akan digelar 7 Maret 2023. Selanjutnya akan ada tiga nama bakal calon Rektor Unsulbar yang berhak mengikuti kedua yang akan digelar 21 Maret 2023. (*/Naf)