MAMUJU--Tak sedikit nelayan yang ada di Sulawesi Barat mengeluhkan mekanisme pengurusan surat izin kapal. Selain berbelit-belit, kejelasan tentang kapan surat izin kapal dapat dituntaskan pun jadi satu tanda tanya tersendiri.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi mengaku banyak menerima keluhan tentang hal di atas. Sesuatu yang jelas bakal menghambat aktivitas ekonomi para nelayan.

"Nelayan yang ada di Majene, Balanipa bahkan nelayan di Mamuju mengeluhkan pengurusan surat izin kapal. Dimana surat izin kapal ini pengurusannya berbelit-belit. Kepastian selesainya izin kapal itu juga tidak jelas, bisa sampai berhari-hari," ungkap Suraidah dalam keterangan persnya, Minggu (5/03).

Politisi cantik Partai Demokrat itu pun mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan keluhan nelayan itu sebagai satu prioritas. Bagaimana memberi kemudahan dengan memfasilitasi nelayan untuk pengurusan surat izin kapal.

"Hendaknya bisa memfasilitasi, kalau perlu menjemput bola untuk para nelayan yang ingin mengurus surat izin kapalnya," harap Suraidah.

Karena mekanisme pengurusan surat izin kapal yang berbelit-belit itu, kata Suraidah, sebagian nelayan Sulawesi Barat memilih untuk mengurus surat izin kapalnya hingga ke Sinjai, Bone atau Sidrap. Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan itu dianggap memberi kemudahan dalam hal pengurusan surat izin kapal

"Sementara para nelayan ini kalau tidak melaut, yah tidak akan mendapat apa-apa. Jadi mohon dinas terkait untuk menjemput bola, memberi kemudahan kepada nelayan adalam hal pembuatan izin kapal," begitu kata Suraidah Suhardi. (ADV)