Pendidikan Politik, Syarat Lahirnya Pemimpin yang Berkualitas

Wacana.info
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik. (Foto/sulbarprov.go.id)

MAMUJU--Hasil pemetaan ulang terkait kebutuhan dana Pemilukda tahun 2024 telah ada di meja Pemerinta Provinsi Sulawesi Barat. Anggaran Pemilukada yang dihitung berdasarkan tahun pelaksanaan tahapan Pemilukada; tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. 

Di mata Akmal Malik, poin penting dari pelaksanan seluruh tahapan Pemilukada adalah bagaimana memaksimalkan pendidikan dan edukasi politik ke masyarakat. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat itu meyakini, hanya dengan pendidikan politik yang baik, sebuah proses politik akan menghasilkan sosok pemimpin yang berkualitas, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

"Dengan pendidikan politik yang baik, kita berharap menghadirkan pemimpin yang baik," ujar Akmal Malik seperti dikutip dari berita.sulbarprov.go.id, Selasa (5/07).

Tentang hasil pemetaan anggaran Pemilukada tahun 2024 di Sulawesi Barat, Akmal Malik menegaskan, pihaknya bakal segera menindaklanjutinya dengan sesegera mungkin melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebuah regulasi penggunaan anggaran Pemilukada yang juga akan jadi acuan bagi masing-masing kabupaten.

"Kita usahakan bulan Juli ini (Pergub) selesai. Itu menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten," kata Akmal.

Untuk memaksimalkan edukasi dan pendidikan politik kepada masyuarakat, Akmal mendelegasikan tugas itu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada tenaga Ad Hoc. 

Sementara itu, Rustang menjelaskan, anggaran Pemilukada tahun 2024 telah ia rinci sesuai dengan tahapan yang mesti dijalani. Khusus di tahun 2023, Ketua KPU Sulawesi Barat itu menyebut, pihaknya mengusulkan kebutuhan anggara sekira Rp 1 Miliar. 

Bagi Rustang, dukungan dari berbagai stakeholder adalah mesti adanya, utaamanya dalam mensosialisasikan serta memberi edukasi kepada masyarakat. Harapannya, Pemilukada tidak sekadatr formalitas saja, melainkan sebuah proses demokrasi yang mencerdaskan masyarakat. 

"Kita ingin pemilih mencoblos bukan sekadar menggugurkan kewajibannya saja. Tetapi mereka memahami betul apa yang menjadi pilihannya," sumbang Rustang. (*/Naf)