JAKARTA--Masih tentang isu Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap agar semua Menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo untuk tak mengeluarkan statement berbeda dengan sikap presiden terkait isu Pemilu 2024. 

Saat mengisi kuliah umum di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/03), Hasto menyoroti pernyataan Menko Marinves, Luhut Pandjaitan yang mengaku mengantongi big data pemilih Indonesia yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda. Kata Hasto, big data mestinya digunakan untuk menyikapi persoalan yang sifatnya mendesak. Misalnya kelangkaan minyak goreng atau kenaikan harga kebutuhan pokok. 

"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi. Beliau berbicara dalam kapasitas apa ?. Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," beber Hasto Kristiyanto seperti dikutip dari siaran pers DPD PDIP Sulawesi Barat.

Luhut Pandjaitan, kata Hasto, harus mempertanggungjawabkan pernyataannya secara akademis. Penting agar tak menjadi hal yang dapat memecah belah. 

"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," sambung Hasto.

Masih oleh Hasto, PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden agar berhenti membuat pernyataan yang malah jadi sumber persoalan. Sementara Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi dan ragam persoalan lainnya.

Menurut Hasto, Luhut sebaiknya merefleksi diri agar setiap pemimpin dapat bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikannya. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat. Bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik. 

"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," urai Hasto.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional ?," keluh Hasto.

"Tugas PDI Perjuangan sebagai Parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," pungkas Hasto Kristiyanto. (*/Naf)