MAMUJU--Provinsi Sulawesi Barat didiami oleh masyarakat yang begitu heterogen. Hampir semua suku, agama dan ras ada di sepanjang wilayah provinsi ke-33 ini.

Melihat fakta tentang harmonisasi di tengah pergaulan sosial masyarakat yang masih terjaga di Sulawesi Barat, tak berlebih jika daerah-daerah lain bisa menjadikan Sulawesi Barat sebagai rujukan utama, bagaimana menjaga harmonisasi masyarakat itu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Herdin Ismail menjelaskan, sejak lama, nyaris tak pernah terdengar kasus pertikaian di antara pemeluk agama di Sulawesi Barat. Hal itu membuktikan bahwa peran masing-masing pemuka agama telah berhasil memelihara umatnya dengan segala kebaikan ajarannya.

"Saya kira sebuah berkah kita berada di wilayah Sulbar. Kerukunan serta pemahaman, baik antarsesama agama, maupun antarumat beragama itu senantiasa terjaga dengan baik. Indonesia sebaiknya mencontoh Sulbar dalam harmonisasi agama yang ada di Sulbar. Tetapi kita tidak boleh lengah. Kalau sekarang ini kita masih harmonis, tetapi kita harus tetap waspada agar tidak mudah dipengaruhi," beber Herdin Ismail usai menghadiri acara peningkatan peran FKUB dalam memperkuat hidup antarumat beragama yang digelar di salah satu hotel di kota Mamuju, Kamis (2/12).

Herdin Ismail. (Foto/Manaf Harmay)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sambung Herdin, punya peran vital. FKUB berdiri di garda terdepan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Semakin FKUB itu penting, di tengah keberagaman latar belakang masyarakat, seperti kondisi di Sulawesi Barat ini.

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan ruang terhadap keberadaan FKUB. Kemudian tentu Negara ini harus kita jaga, menjaganya yang paling sederhana tentu kita mulai dari agama. Ketika keyakinan agama dan ibadahnya itu bagus, sebab tidak ada satu ajaran agama yang mengajarkan penganutnya untuk memberikan perlawanan kepada Negara atau pemerintahnya. Jadi ketika agamanya, pahamya bagus, ibadahnya benar, pasti Negara ini akan aman," urai dia.

Herdin juga membeberkan komitmen pemerintah dalam hal ketersediaan ruang bagi para pemuka agama dalam memaksimalkan perannya di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mempersiapkan regulasi, memberikan alokasi yang kongkret terkait anggaran, serta keberpihakan serta harmonisasi yang harus tetap dterbangun.

"Apa wujudnya ?, berikan akses kepada para pemuka agama untuk mendapatkan akses kepada pemerintahnya. Berikan kesempatan kepada para pemuka agama untuk bisa masuk ke pemerintahnya menyampaikan aspirasi, harapan warga tiap-tiap pemeluk agama," pungkas Herdin Ismail.

Agenda peningkatan peran FKUB dalam memperkuat hidup antarumat beragama tersebut dihadiri oleh perwakilan Kesbangpol kabupaten se-Sulawesi Barat. Hadir pula sejumlah tokoh lintas agama, perwakilan MUI, serta dari Kementerian Agama. (ADV)