MAMUJU--Sejumlah pengurus teras DPD Gerindra Sulawesi Barat bertandatng ke sekretariat DPD PDIP Sulawesi Barat, Kamis (26/08). Sejumlah poin penting dibincang dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu.

Nama-nama seperti Sekretaris Gerindra Sulawesi Barat, Isra D Pramulya, Bendahara Gerindra Sulawesi Barat, Muhammad Ashar, Wakil Ketua Gerindra Sulawesi Barat, Syahrir Hamdadi, serta beberapa nama lain dari Gerindra Sulawesi Barat diterima langsung oleh nama-nama 'beken' dari PDIP Sulawesi Barat. 

Mereka diantaranya, Sekretaris PDIP Sulawesi Barat, Charles Wiseman, Wakil Ketua PDIP Sulawesi Barat, Abdul Halim, termasuk beberapa pengurus DPD PDIP Sulawesi Barat lainnya.

Muhammad Ashar dalam keterangannya mengungkap beberapa poin yang dibincang dalam pertemuan bertajuk silaturrahmi tersebut. Termasuk membahas kondisi kekinian di Provinsi Sulawesi Barat.

"Semua kita singgung, mulai dari hal kecil sampai hal besar," tutur Muhammad Ashar, bendahara Gerindra Sulawesi Barat itu.

Memformulasikan kritik dan saran. Termasuk merumuskan sejumlah masukan untuk disampaikan ke Gubernur, sambung Ashar, adalah salah satu cara agar roda pemerintahan di Provinsi ke-33 ini dapat berjalan ideal. Terlebih di tengah pandemi berkepanjangan, serta kondisi pasca bencana khususnya di Kabupaten Mamuju dan Majene.

"Sebagai partai pengusung pemenangan ABM-Enny, (Gerindra dan PDIP) sudah selayaknya memberikan masukan ke Gubernur terkait arah kepemimpinan beliau. Kritikan itu adalah bentuk kasih sayang terhadap beliau. Sehingga di akhir periode bisa berakhir dengan husnul khatimah," urai Ashar.

Tak sedikit yang melabeli pertemuan Gerindra dan PDIP itu dengan cap melanjutkan koalisi di Sulawesi Barat. Ada saja yang menilai bahwa silaturrahmi kedua partai tersebut adalah titik mula dalam hal kembali bergandengan tangan di momentum politik tahun 2024. 

Muhammad Ashar memilih tak banyak berkomentar terkait asumsi di atas. Kata dia, dalam politik tak ada istilah mustahil. Termasuk kemungkinan berlanjutnya kemesraan kedua partai itu di tahun politik di Sulawesi Barat nanti.

(Foto/Istimewa)

"Namanya juga persepsi publik, ya wajar sajalah mereka berasumsi seperti itu. Pertemuan Gerindra dan PDIP bukan baru sekarang, tetapi sudah terbangun dari dulu. Kami punya visi membangun Sulbar, tidak ada yang mustahil. Saya kira keputusan politik itu cair, apapun bisa terjadi bila kesepahaman visi misi yang sama terhadap kemajuan Sulbar," begitu kata Muhammad Ashar.

Fokus ke Pembahasan APBD Tahun 2022

PDIP yang salah partai pengusung Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Barat itu kini tampil sebagai partai yang paling getol mengkritisi jalannya pemerintahan saat ini. Tak ingin periode Ali Baal Masdar-Enny Anggraeny berakhir tanpa kesan positif, PDIP memilih untuk memaksimalkan perumusan APBD tahun 2022 agar lebih berpihak kepada masyarakat.

Wakil Ketua PDIP Sulawesi Barat, Abdul Halim menjelaskan, apa dan bagaimana agar APBD tahun 2022 itu lebih berpihak kepada masyarakat jadi salah satu fokus pembahasan yang dibincangkan bersama Gerindra Sulawesi Barat. Kata Halim, tak lagi ada alasan bagi pemerintah untuk tak mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih pro kepada kepentingan masyarakat.

"Kita membahas banyak hal. Utamanya tentang bagaimana memberi masukan ke Gubernur soal berbagai persoalan yang ada di Sulbar. Misalnya penanganan Covid-19, penanganan pasca bencana. Termasuk pemulihan ekonomi," ucap Halim kepada WACANA.Info.

"Salah satunya yang kami fokuskan adalah bagaimana keberpihakan APBD untuk tahun 2022 agar bisa lebih berpihak ke masyarakat. Melalui pembahasan anggaran serta berbagai cara lainnya," sambung Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu.

Tentang kemungkinan koalisi berlanjut dengan Gerindra Sulawesi Barat, Halim menegaskan, komunikasi untuk urusan politik tahun juga 2024 dilakukan dengan partai lain. Semua kemungkinan masih bisa terjadi.

"Urusan kemungkinan koalisi, kami sama sekali belum membahas itu. Sebab menurut kami, apapun kemungkinannya masih bisa terjadi," simpul Abdul Halim. (Naf/B)