MAMUJU--Program bagi-bagi sapi kurban yang diinsiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu menuai persoalan. Rupanya, 75 ekor sapi yang dibagikan pemerintah ke beberapa kecamatan se-Sulawesi Barat itu belum terbayar lunas.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar nyaris jadi sasaran kemarahan sejumlah peternak sapi yang sengaja datang ke DPRD Sulawesi Barat, Senin (16/08). Beruntung bagi Ali, ia langsung diamankan oleh sejumlah petugas sebelum menaiki kendaraan dinas lalu meninggalkan DPRD.

Sejumlah peternak sapi memang telah berkumpul di sekitar DPRD itu sesaat sebelum paripurna interpelasi digelar. Awalnya, tak ada yang tahu ihwal siapa dan untuk kepentingan apa orang-orang itu berkumpul di DPRD Sulawesi Barat.

Hingga paripurna usai, dan Ali Baal hendak meninggalkan ruang paripurna, kemarahan para peternak sapi itu pun meledak. Sambil berteriak, sebagian dari mereka mengeluhkan pelunasan sapi kurban yang hingga kini belum ditunaikan pemerintah.

"Bayangkan, ada saudara kami yang hampir hanyut di sungai hanya untuk mengantar sapinya. Semua belum dibayar. Sebenarnya niat Gubernur ini bagus. Tapi karena ada banyak agenda, ada interpelasi ada Bansos ada apa semua itu. Intinya kami tidak ada urusan dengan hal-hal seperti itu. Urusan anda, eksekutif dan legislatif selesaikan ini," ucap Harli Sarebong salah seorang peternak sapi dengan suara yang tegas.

Matanya melotot, raut wajahnya pun jelas penuh kemarahan. Saat ditemui sejumlah awak media, Harli mendesak pemerintah untuk segera melunasi sapi kurban yang telah terdistribusi itu.

"Kami tidak tahu, apa itu interpelasi apa itu hak angket. Kami tidak mau tahu. Anda mau jatuhkan Gubernur silahkan, kami hanya menuntut hak kami. Hak saudara-saudara kami. Dua tahun mereka pelihara sapinya. Apa yang terjadi, sampai hari ini saudara-saudara tidak membayarnya. Mau bicara amal ?, tidak diterima amalmu sebelum anda bayar. Kami hanya ada satu tuntutan, bayar segera," Keluh Harli sambil meninggalkan kerumunan wartawan.

Apa Kata Pemerintah ?

Moh Saleh Rachim yang Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat tampak sibuk menangkan para peternak sapi. Jelas terlihat, ia mencoba menjelaskan kepada para peternak sapi tentang apa dan bagaimana mekanisme pencairan anggaran yang berlaku di pemerintah daerah.

Kepala Biro Tapem Pemprov Sulbar, Moh Saleh Rachim. (Foto/Manaf Harmay)

"Sementara proses memang. Ini kan menunggu kejelasannya. Dan tadi Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa semua sudah jelas. Jadi Insya Allah, kami sudah diperintahkan semua untuk menyelesaikannya. (Nilainya) Rp 1,5 Miliar, 75 ekor," ucap Saleh Rachim.

Dijelaskan Saleh Rachim, pembagian sapi kurban itu dalam kaitannya dengan upaya mendukung program Gubernur untuk agenda jaring pengaman sosial utamanya di hari raya Idul Adha. Terlebih di tengah kondisi masyarakat sekarang yang daya belinya menurun.

"Tidak ada ji masalah. Sementara proses, dananya sudah siap. Insya Allah segera kami proses. (Sebelumnya) kami diperintahkan supaya dilakukan pemetaan semua. Dan Pak Gubernur sudah jelas semua. Kami sudah diperintahkan untuk segera diselesaikan kewajiban atas itu semua," pungkas Moh Saleh Rachim.

Stausnya jelas haram, jika pemerintah tak melunasi pembayaran untuk 75 ekor sapi itu. Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menegaskan, pemerintah dalam waktu dekat ini bakal melakukan pelunasan untuk program tersebut.

"Yang memang menjadi ketakutan adalah kalau itu tidak ada cantolan kebijakannya. Tadi disampaikan, itu termuat dalam sasaran prioritas RPJMD. Memang tidak disebutkan secara jelas, tapi itu itu untuk kebutuhan jaminan sosial dan keputusan itu ada di Gubernur," papar Idris.

"Ya iyyalah ini barang haram kalau tidak dibayar. Masa tidak dibayar," tutup Muhammad Idris. (Naf/A)