MAMUJU--Pengurus DPD Demokrat Provinsi Sulawesi Barat, plus enam DPC Demokrat se-Sulawesi Barat kembali menegaskan sikapnya yang tunduk dan patuh atas hasil kongres V Partai Demokrat yang dilaksanakan Maret tahun lalu. 

Hal itu dibuktikan dengan pernyataan sekaligus penandatanganan sikap setia itu di salah satu kantor notaris yang ada di kota Mamuju baru-baru ini. 

Ketua DPC Demokrat Polman, Syamsul Samad menegaskan, langkah tersebut merupakan mengejewantahan kembali atas sikap resmi Demokrat Sulawesi Barat atas riak-riak yang belakangan terus menggelinding di tubuh partai berlambang bintang mercy itu.

"Kami didamingi oleh tim hukum kami. Di hadapan notaris, kami menegaskan diri sebagai kader yang begitu mencintai partai Demokrat," tegas Syamsul dalam keterangannya kepada WACANA.Info, Selasa (16/03) malam.

Tunduk dan patuh atas segala keputusan kongres V Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta tahun lalu, sambung Syamsul, adalah salah satu bukti kecintaan pengurus Demokrat se-Sulawesi Barat atas partai yang kini dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

"Menyatakan tetap setiap kepada Ketuam AHY yang terpilih secara demokratis dalam kongres V Partai Demokrat di Jakarta," sambung Syamsul, pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulawesi Barat itu.

Gelindingan bola panas konflik yang terjadi di partai Demokrat pun berujung pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. KLB yang diinisiasi oleh sejumlah mantan pengurus dan kader senior Demokrat itu pun melahirkan beberapa keputusan. Mengamanahi Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat jadi salah satu kesepakatan dalam KLB tersebut.

"Dengan tegas kami menyatakan menolak KLB ilegal," pungkas Syamsul Samad.

Sebelumnya diberitakan, sikap tegas penolakan atas pelaksanaan KLB di Deli Serdang di atas telah beberapa kali dibunyikan oleh pengurus Demokrat Sulawesi Barat. Tak sampai di situ, beberapa hari yang lalu, pengurus DPD Demokrat Sulawesi Barat bahkan telah mendatangi Polda Sulawesi Barat dan Kantor Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan beberapa poin sikap resmi atas pelaksanaan KLB tersebut.

Dalam kunjungannya ke dua instansi itu, partai Demokrat membawa dokumen resmi berupa pernyataan penolakan Demokrat Sulawesi Barat atas pelaksanaan Konngres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatra Utara belum lama ini. 

Selain itu, dokumen resmi yang disampaikan Demokrat Sulawesi Barat pada hari itu juga berisi tentang penegasan bahwa enam DPC Demokrat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tak satu pun yang menghadiri pelaksaanaan KLB tersebut.

"Kami pun tak pernah menerbitkan mandat atau surat kuasa kepada siapapun baik kader maupun non kader partai Demokrat yang mengatasnamakan Ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat sebagai pemilik suara sah untuk menghadiri dan atau mewakili pada KLB tersebut," begitu kata Suraidah Suhardi, Ketua DPC Demokrat Mamuju kepada WACANA.Info, Senin (8/03) yang lalu. (Naf/B)