MAMUJU--Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menyoroti kinerja gugus tugas penganganan covid-19. Di mata Suraidah, gugus tugas dalam bekerja, selain tetap update dalam memberikan informasi juga harus transparan untuk setiap hal yang diinformasikan kepada masyarakat.

Kondisi saat ini yang sudah sangat mengkhawatirkan harus disikapi secara bijak oleh gugus tugas. Jika tidak, konflik horizontal di tengah masyarakat bisa saja terjadi.

"Kita boleh berdalih dengan banyak dalil dan dengan tumpukan regulasi. Tapi pada akhirnya masyarakat menanti sikap bijak kita. Kita tidak cukup bicara tentang aturan boleh atau tidak dalam suasana seperti ini," ujar Suraidah dalam keterangan persnya, Minggu (12/04).

Apa yang disampaikan politisi cantik partai Demokrat di atas sesungguhnya berangkat dari kegelisahan sebagian besar publik atas ketidakpastian informasi yang terjadi di tengah pandemi. Gugus tugas yang tak membuka informasi itu secara terang benderang bikin publik menjadikan sumber-sumber lain sebagai dasar dalam bertindak.

Infografis (covid19.sulbarprov.go.id)

"Apakah harus karantina (di rumah sakit) atau (karantina) mandiri. Jangan biarkan masyarakat kita berseberangan, hingga konflik horizontal karena ketidakpercayaannya kepada penyelenggara pemerintahan yang terlalu birokratis dalam menyikapi setiap masalah yang ada," pungkas Suraidah Suhardi. 

Hingga Minggu, 12 April 2020 siang, jumlah kasus positif covid-19 di Sulawesi Barat seperti tercatat di covid19.sulbarprov.go.id sebanyak lima kasus. Stau orang dirawat, satu menjalani isolasi mandiri, satu sembuh serta satu orang meninggal dunia.

Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1044 orang, 20 orang dikategorikan sebagai Pasien Dalam Pemantauan (PDP). (*/Naf)