MAMUJU--Hampir semua ruangan di Rutan kelas IIB Mamuju didatangi Maradika Mamuju, Andi Maksum Dai, Rabu (5/02). Ia serta praktisi hukum, akademisi, kalangan usaha dan tokoh agama yang tergabung dalam kelompok peduli pemasyarakatan melihat langsung kondisi kamar demi kamar tempat warga binaan, ruang penyimpanan karya seni warga binaan, bahkan sampai ke dapur umum di Rutan yang dihuni 230 warga binaan itu.

Diskusi dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan. (Foto/Manaf Harmay)

Agenda di atas merupakan rangkaian kegiatan diskusi yang digelar kantor wilayah Kementerian Humum dan HAM Sulawesi Barat bersama kelompok peduli pemasyarakatan di aula Rutan kelas IIB Mamuju. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Harun Sulianto berharap, kelompok peduli pemasyarakatan itu bisa menjadi mitra dalam hal menyuarakan sekaligus membantu tugas-tugas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM.

"Tugas di Lapas ini adalah bagaimana warga binaan menjalani kesalahannya. Tidak melanggar hukum lagi, menjadi warga negara yang baik selama dan setelah menjalani pidana. Terima kasih kepada bapak-bapak semua ini karena sudah berkenan. Bahwa bapak-bapak ini orang pilihan semua. Sebab mana orang mau urus Lapas. Yakinlah bahwa kalau dia (warga binaan) jadi orang baik karena bantuan bapak-bapak, itu akan jadi amal jariyah bagi bapak-bapak. Yakin saja," papar Harun Sulianto dalam diskusi tersebut.

Maradika Mamuju Bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar Berkunjung ke Dapur Umum di Rutan Mamuju. (Foto/Manaf Harmay)

Punya relevansi dengan kehadiran kelompok peduli pemasyatakatan, Harun Sulianto menyinggung beberapa poin penting tentang teori perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial yang dimaksud dimulai dari social participation. 

"Keberadaan bapak-bapak, media dan lain-lain diharapkan bisa membangkitkan partisipasi sosial. Agar masyarakat bisa hadir, bahwa ternyata Maradika Mamuju jadi lebih sering ke Lapas. Nah ini akan membangkitkan social participation dengan keterlibatan publik figur seperti ini," terang dia.

Usai membangkitkan partisipasi sosial, Harun menambahkan, step selanjutnya dalam teori perubahan sosial yang ia singgung adalah social awareness. Kata Harun, di titik itu, publik akan mendukung tugas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM itu.

Maradika Mamuju Melihat Langung Hasil Kerajinan Tangan Warga Binaan di Rutan Mamuju. (Foto/Manaf Harmay)

"Kemudian ada social control. Bapak-bapak ini akan ngomong, wah ini loh kekurangan-kekurangan yang ada di Lapas, kan akan terungkap dia. Makanya akan ada social control," begitu kata Harun Sulianto.

Berjuang Melawan Stigma

Seolah ada garis pembatas yang cukup tegas di benak publik antara masyarakat pada umumnya dengan warga binaan di Rutan maupun Lapas. Stigma negatif sudah terlanjur melekat pada saudara-saudara kita yang warga binaan tersebut.

Hal tersebut diakui oleh Kadiv Pemasyarakatan, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Elly Yuzar. Dikatakan Elly, selama ini, pihaknya bukan berpangku tangan untuk melawan stigma negatif tentang warga binaan itu.

"Kami sebenarnya sudah mencobanya. Namun kepercayaan tentang apa yang kami sampaikan itu mungkin masih diragukan. Maknya kita bentuk kelompok ini, mereka bisa lihat langsung ke dalam. Hasil yang ditangkap tadi itu kan nilainya positif," ujar Elly Yuzar kepada WACANA.Info.

Didampingi Ka Rutan kelas IIB Mamuju, Maradika Mamuju bersama Kelompok Peduli Pemasyarakatan Berkeliling di Rutan Mamuju. (Foto/Manaf Harmay)

Menurutnya, kelompok peduli pemasyarakatan tersebut bakal dikukuhkan di forum yang resmi dalam waktu dekat ini. 

"Nah dikala beliau-beliu ini berbicara kepada publik, masyarakat akan lebih yakin. Makanya saya sangat yakin dengan kelompok peduli pemasyarakatan ini dapat merubah stigma negatif itu," tegas Yuzar yang ditemui usai diskusi.

Sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM, kelompok peduli pemasyarakatan tersebut juga punya ruang tersendiri dalam hal memberi masukan atau mengintervensi kebijakan tentang apa dan bagaimana warga binaan itu di-manage.

"Sebagai mitra Kementerian Hukum dan Ham, kita bisa berdiskusi. Mungkin mereka punya pemikiran, bisa berdiskusi. Misalnya coba Lapas buat kegiatan seperti ini, kita bisa saling sharing. Makanya diambil para tokoh yang dianggap representasi masyarakat," pungkas Elly Yuzar. (Naf/A)