MAMUJU--Sulawesi Barat sering dianalogikan sebagai Indonesia mini. Ragam suku, agama, ras dan golongan ada di provinsi ke-33 ini.

Syukurnya, nyaris tak pernah terdengar adanya kasus konflik bernuansa suku, agama, rasa dan golongan selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, potensi konflik wajib menjadi perhatian semua pihak.

Sadar akan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 melahirkan kebijakan terkait pedoman penyelenggaraan pembaruan kebangsaan di daerah.

Agenda Forum Koordinasi Antar Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) se-Sulawesi Barat digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Sulawesi Barat, Jumat (20/12). Kepada Badan Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi menjelaskan, FPK merupakan salah satu ujung tombak utama yang dibentuk pemerintah dalam merawat keberagaman di tengah masyarakat.

"Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, bahwa penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia," terang Rahmat Sanusi dalam keterangan persnya.

Untuk informasii, penyelenggaraan pembauran kebangsaan di level provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat. Serta difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi. FPK bentukan pemerintah provinsi, berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 di diantaranya; menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

"Serta merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan," sambung Rahmat Sanusi.

Pelaksanaan empat Pemilukada serentak di provinsi Sulawesi Barat tahun depan, juga disinggung Rahmat Sanusi. Perbedaan pilihan politik, kata Rahmat, tak mesti megusik keberagaman yang telah lama hadir, terjaga dan terawat.

"Jangan karena beda pilihan, keberagaman yang selama ini telah kita rawat bersama menjadi terganggu," pungkas Muhammad Rahmat Sanusi. (ADV)