MAMUJU--Sedianya, pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD Golkar Sulawesi Barat baru akan dilaksanakan usai gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Desember tahun ini. Di sisi lain, desakan untuk mempercepat pelaksanaan Musda Golkar tersebut kini justru terdengar kian nyaring.

Sejumlah ketua DPD Golkar kabupaten se-Sulawesi Barat ramai-ramai bertemu dengan salah satu pengurus DPP Golkar, Azis Syamsuddin di Jakarta. Kepada Azis, mereka menyampaikan sekaligus mendiskusikan tentang desakan percepatan pelaksanaan Musda DPD Golkar Sulawesi Barat.

"Kami silaturrahmi dengan Pak Azis (Syamsuddin). Sebetulnya dari dulu semua kami ini ketua DPD Golkar kabupaten menginginkan itu (percepatan jadwal Musda)," papar Ketua DPD Golkar Mamuju, H Damris kepada WACANA.Info, Senin (7/10) siang.

DPD Golkar Sulawesi Barat yang selama beberapa tahun terakhir dinahkodai oleh sosok yang berstatus Plt. Hal itu dianggap sebagai salah satu penyebab raihan Golkar di Pemilu lalu kurang maksimal.

Padatnya kesibukan yang dilakoni mulai dari Plt Golkar Sulawesi Barat pertama, Nurhid Halid, lalu ke Hamka B Kady hingga kini dijabat oleh Ibnu Munzir, bikin fokus mereka terpecah.

Ujungnya, Golkar di Sulawesi Barat harus puas sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Demokrat di level provinsi.

Melaksanakan Musda diharapkan jadi pintu langkah awal untuk membawa partai berlambang pohom beringin itu kembali berjaya di Sulawesi Barat.

"Tapi ujungnya nanti tetap menjadi keputusan DPP Golkar (tentang desakan percepatan Musda). Intinya kami ini menginginkan supaya Golkar di Sulbar punya pimpinan yang defenitif," sambung H Damris, pria yang juga Anggota DPRD Sulawesi Barat itu.

Makan Bersama Ketua dan Pengurus DPD Golkar Kabupaten di Sulbar dengan Azis Syamsuddin. (Dok. H Sudirman)

Tak ada waktu pasti, kapan jadwal pelaksanaan Musda Golkar yang disuarakan oleh para ketua DPD Golkar se-Sulawesi Barat tersebut. Ketua DPD Golkar Mamasa, H Sudirman menyebut, Musda Golkar Sulawesi Barat sebaiknya dilansakanan dalam waktu dekat ini.

"Kita serahkan ke DPP. Tapi kalau bisa setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 20 Oktober ini," sumbang H Sudirman.

Menuju Kursi Panas Ketua DPD Golkar Sulbar

Kedua politisi senior Golkar itu juga mengomentari dinamika yang terjadi di internal partai utamanya dalam hal perebutan kursi Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat di forum Musda nantinya.

Setidaknya ada empat nama yang muncul ke permukaan sebagai penantang utama kursi Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat; Hamzah Hapati Hasan, Ali Baal Masdar, Andi Ibrahim Masdar, serta Aras Tammauni.

Baik H Damris maupun H Sudirman bersepakat, arena perebutan kursi Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat nantinya wajib untuk senantiasa mengedepankan mekanisme dan aturan yang berlaku di internal beringin.

"Tidak mutlak, para tokoh yang bergabung ke Golkar lantas otomatis bisa menjadi ketua. Ada aturan, ada mekanisme. Ingat, Golkar sendiri punya kader baik itu yang senior, maupun yang junior. Semua punya kemampuan untuk memimpin Golkar di Sulbar," urai H Damris.

Di partai Golkar, status 'kader' tidak otomatis disematkan kepada mereka yang mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA). Diperlukan serangkaian proses dan memakan waktu yang tidak sebentar bagi figur tertentu untuk kemudian layak disebut sebagai kader Golkar.

"Orang yang masuk ke Golkar di sini, ia harus mendapat restu dari DPP (untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD provinsi). Tapi kalau kader, kapan saja dibuka (masa pencalonan sebagai ketua DPD provinsi), dia bisa masuk dan mencalonkan diri," ujar H Damris.

Keempat nama di atas adalah mereka yang punya kemampuan di atas rata-rata dalam menahkodai partai sekaliber Golkar di Sulawesi Barat. H Damris hanya menegaskan, siapapun dia, proses yang dilalui haruslah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di partai Golkar.

"Semua layak. Tapi lagi-lagi Golkar ini punya aturan, punya mekanisme. Jika harus melihat mekanisme, anggaran dasar anggaran rumah tangga partai Golkar, yah Pak Hamzah yang paling layak untuk ikut dalam proses pemilihan ketua DPD Golkar Sulbar di Musda nanti," terang H Damris dan H Sudirman secara bergantian.

Meski begitu, apakah yang bersangkutan adalah seorang kader, atau 'hanya' anggota biasa partai Golkar, restu DPP Golkar-lah yang akan menentukan layak tidaknya ia untuk ikut serta dalam proses pemilihan ketua DPD Golkar Sulawesi Barat.

"Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa Mamasa harus sama-sama dengan Mamuju. Semua akan kembali ke pemilik suara sah di Musda nanti. Ingat, pilihan itu tidak ada yang tahu," tegas H Damris.

"Politik adalah komitmen. Ketika komitmen kita sudah bulat misalnya untuk bagaimana mengangkat Golkar kedepan, yah itu lah yang akan menjadi dasar kita. Kita tidak mau Golkar ini hanya dijadikan jembatan untuk kepentingan politik tertentu. Makanya harus kita pelajari. Kalau hanya untuk dijadikan jembatan lalu setelah itu kita ditinggalkan lagi, untuk apa. Golkar sudah punya banyak pengalaman," sambung H Sudirman.

Kongkrit dari H Damris. Siapa pun yang nantinya diputuskan layak maju sebagai calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, hendaknya ia ber-Golkar secara utuh. Tidak bisa 'dua dapur', ucap H Damris.

"Kalau mau masuk di Golkar, tentunya anak istri harus keluar dari partai lain. Contohnya saya, begitu saya masuk di Golkar sementara istri saya di NasDem, istri saya saya suruh mundur. Makanya kalau mau masuk Golkar harus satu dapur. Tapi yah lagi-lagi tergantung pertimbangan DPP, siapa yang akan diloloskan masuk," tutup H Damris.

Informasi yang diperoleh, di forum Musda Golkar Sulawesi Barat nanti akan ada sembilan pemilik suara sah. Masing-masing DPD Golkar kabupaten se-Sulawesi Barat, organisasi yang didirikan dan yang mendirikan Golkar, serta dari DPP Golkar. (Naf/A)