MAJENE--Pemerintah kabupaten Majene menyepakati besaran anggaran untuk Bawaslu Majene pada pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 senilai Rp. 6,6 Miliar. Itu sesuai dengan apa yang tertera pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah diteken di kantor Bupati Majene, Selasa (1/10).

Rp. 6,6 Miliar tersebut sesungguhnya tak sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diusulkan Bawaslu Majene. Pimpinan Bawaslu Majene, Muhammad Dardi mengatakan, pihaknya mengusulkan angka Rp 9,5 Miliar.

Kata Dardi, meski anggaran yang diplot untuk Bawaslu Majene berkurang dari apa yang diusulkan, masih ada celah untuk menambah anggaran tersebut. Poin tersebut juga termaktub dalam NPHD yang telah diteken bersama Bupati Majene dan KPU Majene.

"Tetapi sebagaimana dalam kesepakatan kami yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah terebut, sebelum ditandatangan disepakati bahwa jika dalam perjalanan tahapan Pilkada Bawaslu mengalami kekurangan anggaran, maka akan dilakukan adendum. Atau permohonan penambahan dan revisi anggaran jika memang dibutuhkan," urai Muhammad Dardi.

Menurut Dardi, jika berkiblat pada petunjuk dari Bawaslu RI, anggaran untuk Bawaslu pada pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2020 berada di angka minimal 40 Persen dari anggaran KPU. Kendati begitu, Dardi juga sangat mahfum akan kemampuan keuangan daerah.

"Maka kita berusaha realistis. Meskipun banyak kegiatan yang jadi rancangan di Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada nantinya yang dihilangkan atau dihapus. Tetapi semoga dengan anggaran yang ada Bawaslu tetap bisa maksimal," terang dia.

Bagi Muhammad Dardi, peran aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam setiap upaya pengawasan pelaksanaan Pemilukada merupakan poin yang jauh lebih penting. Menurutnya, anggaran yang besar, tapi minim peran serta masyarakat, adalah hal yang sia-saia.

"Karena tanpa adanya dukungan dari semua pihak, meskipun anggarannya banyak tetapi tidak ada dukungan yah susah juga. Begitu pun sebaliknya, kalau anggarannya sedikit tetapi mendapat dukungan penuh dari semua pihak, maka yakin saja proses pelaksanaan pengawasan Pilkada akan berjalan lancar, damai, aman dan sukses," tutup Muhammad Dardi. (Rumi/Naf)