MAMUJU--SNVT Penyediaan Perumahan, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menggelar Rakor tahap 1 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk kabupaten Mamuju, Selasa (13/08) siang.

Seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), berikut Koordinator Fasilitator (Korfas) kabupaten Mamuju turut hadir pada Rakor yang digelar di salah satu ruangan di d'Maleo Hotel Mamuju itu.

Hadir pula perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Mamuju, pihak toko penyedia material serta dari Konsultan Manajemen Provinsi (KMProv) program BSPS.

PPK rumah swadaya, Herwan Panunju menjelaskan, Rakor tersebut dimaksudkan agar seluruh TFL bisa dengan gamlang membeberkan progres program BSPS di masing-masing kelompok yang didampinginya. Termasuk menggenjot para TFL untuk dapat memetakan masalah yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Termasuk bagaimana kita memastikan, pihak toko penyedia material dan bank agar setiap kendala yang dihadapi dalam program ini itu bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama," papar Herwan Panunju.

Pada kesempatan itu, sejumlah TFL se kabupaten Mamuju diberi kesempatan untuk memaparkan progres penyaluran bantuan BSPS di masing-masing wilayah dampingannya. Secara bergantian, mereka pun diberi ruang untuk mengungkap apa kendala yang selama ini dihadapi dalam menjalankan program tersebut.

"Kita tentu berharap, semua proses penyaluran bantuan program BSPS ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berpesan agar para TFL untuk senatiasa membangun komunikasi yang baik dengan aparat pemerintahan di wilayahnya masing-masing, apakah itu dengan Camat atau Kepala Desa. Ini penting untuk meminimalisir potensi masalah pada proses penyaluran bantuan," sambung Herwan.

Sementara itu, ketua tim teknis program BSPS kabupaten Mamuju, Ikbal Harun menjelaskan, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah adalah hal wajib untuk terus dilakukan. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya membuktikan hal itu.

"Jangan seperti sebelum-sebelumnya, nanti ada permasalahan baru berkoordinasi. Kami harapkan komunikasi dengan perangkat desa atau Camat terus diperkuat," sumbang Ikbal Harun, pria yang juga Kabid Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat kabupaten Mamuju itu.

Untuk informasi, tahun 2019, provinsi Sulawesi Barat mendapat kuota sebanyak 4.500 unit program BSPS. 900 diantaranya ada di sejumlah kecamatan di kabupaten Mamuju. (*/Naf)